Komisi I DPR Minta Pemerintah Turut Dorong Perdamaian di Sudan

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, mendorong Pemerintah Indonesia untuk berperan lebih aktif dalam upaya mediasi perdamaian konflik di Sudan. Dorongan ini menyusul usulan Pemerintah Sudan yang ingin melibatkan Turki dan Qatar sebagai mediator tambahan dalam negosiasi antara Tentara Sudan dan kelompok paramiliter Rapid Support Forces (RSF).

Menurut Sukamta, Indonesia memiliki posisi strategis dan modal diplomasi yang kuat untuk turut berkontribusi dalam proses perdamaian tersebut.

“Indonesia dikenal sebagai negara yang berpengalaman dalam diplomasi internasional, pendukung kuat penyelesaian konflik secara damai, serta memiliki hubungan baik dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika,” kata Sukamta, Jumat (7/11/2025).

“Peran aktif Indonesia akan sangat berarti dalam mendorong gencatan senjata dan pembentukan dialog yang adil,” lanjutnya.

Sebelumnya, Duta Besar Sudan untuk Indonesia, Dr. Yassir Mohamed Ali, menyampaikan bahwa Sudan menginginkan proses mediasi yang lebih inklusif dengan melibatkan pihak-pihak yang memiliki kapasitas diplomasi konstruktif, termasuk Turki dan Qatar, guna mencapai kesepakatan damai yang berkelanjutan. Pernyataan itu disampaikan di Jakarta pada Kamis (5/11).

Konflik antara militer Sudan dan RSF yang pecah sejak April 2023 telah menimbulkan tragedi kemanusiaan besar. Lebih dari 150.000 orang tewas, 14 juta orang mengungsi, dan 24 juta orang menderita kelaparan, menjadikannya salah satu krisis terburuk abad ke-21.

Citra satelit dari Laboratorium Universitas Yale, Amerika Serikat, bahkan mengungkap 31 lokasi yang diduga menjadi tempat pembantaian massal, dengan genangan darah terlihat di sekitar fasilitas publik seperti universitas, rumah sakit, dan markas militer di Al-Fashir.

Serangan udara terbaru yang dilancarkan RSF di Kordofan Utara menewaskan sedikitnya 43 orang dan melukai 37 lainnya pada Senin (3/11).

Sukamta menegaskan, upaya mediasi perdamaian sejalan dengan politik luar negeri bebas-aktif yang dijalankan Indonesia serta amanat Pembukaan UUD 1945 untuk ikut menjaga perdamaian dunia.

“Kami di Komisi I mendorong Kementerian Luar Negeri untuk memanfaatkan jalur diplomasi bilateral maupun forum multilateral seperti PBB, OKI, dan ASEAN Plus Framework,” ujar legislator asal Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu.

“Indonesia dapat bertindak sebagai bridge-builder atau fasilitator agar proses mediasi berjalan inklusif dan menghormati hak-hak rakyat Sudan,” tambahnya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menekankan, penyelesaian konflik Sudan harus segera diupayakan mengingat dampak kemanusiaan yang terus memburuk. Laporan PBB menyebutkan jutaan warga Sudan mengungsi dan akses bantuan kemanusiaan sangat terbatas akibat situasi keamanan yang tidak stabil.

“Prioritas terpenting saat ini adalah perlindungan warga sipil. Jalur kemanusiaan harus dibuka, bantuan internasional harus bisa masuk, dan kekerasan segera dihentikan,” tegas Sukamta.

Ia pun menyerukan pentingnya solidaritas global untuk mendorong perdamaian jangka panjang di Sudan.
“Indonesia dapat menjadi suara moral dan mediator terpercaya dalam proses ini,” pungkasnya.

(Awaludin)