Pemerintah Dorong Pesantren Jadi Pelopor Ekoteologi Nasional

JAKARTA — Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama menegaskan arah baru pengembangan pesantren untuk memperkuat struktur negara dan membangun gerakan ekoteologi. Saat ini, upaya modernisasi tata kelola pesantren di Indonesia memasuki fase krusial.

Staf Khusus Menteri Agama Bidang Kebijakan Publik, Media, dan SDM Ismail Cawidu menekankan urgensi pembentukan Direktorat Jenderal Pondok Pesantren sebagai bagian dari reformasi besar tata kelola pendidikan Islam.

Pasalnya, kata dia, dengan 42 ribu pesantren dan enam juta santri, mustahil dikelola hanya oleh satu direktorat.

“Pesantren hadir jauh sebelum negara membiayai pendidikan. Kini jutaan santri dibiayai masyarakat. Negara wajib memastikan struktur tata kelola yang kuat,” ujarnya dikutip, Jumat (28/11/2025).

Ismail menyebut tiga persoalan mendesak yang membutuhkan intervensi struktural: ketimpangan fasilitas, minimnya pendampingan manajerial, dan belum solidnya basis data nasional pesantren. 

Dirjen Pesantren, menurutnya, akan hadir sebagai pusat koordinasi untuk memastikan standar mutu, pemerataan bantuan, hingga penguatan peran sosial dan ekonomi pesantren. “Ini mandat peradaban, bukan semata-mata penambahan struktur,” tegas Ismail Cawidu.

Sementara itu, Direktur Pesantren Basnang Said memaparkan perjalanan panjang negara dalam memperjuangkan regulasi pesantren, mulai dari era program kesetaraan, peringatan Hari Santri, hingga UU Pesantren. Ia menegaskan bahwa tantangan utama bukan pada regulasi, tetapi implementasi.