Senator AS Ajukan Resolusi Blokir Rencana Trump Serang Venezuela

JAKARTA - Sekelompok senator Amerika Serikat (AS) dari Partai Demokrat dan Republik pada Rabu (3/12/2025) mengajukan resolusi yang akan memblokir tindakan militer negara itu terhadap Venezuela tanpa persetujuan Kongres. Langkah itu diambil setelah Presiden Donald Trump mengatakan kampanye darat terhadap Caracas akan segera dimulai.

Pasukan AS telah melancarkan setidaknya 21 serangan terhadap kapal-kapal yang diduga mengangkut narkoba di Karibia dan Pasifik sejak awal September, menewaskan setidaknya 83 orang. Sementara itu, Trump meningkatkan pengerahan militer terhadap pemerintahan Presiden Venezuela, Nicolás Maduro.

Trump telah mempertimbangkan berbagai opsi, termasuk serangan terhadap wilayah Venezuela, untuk kampanye yang disebut pemerintahannya sebagai upaya menghentikan pasokan narkoba ilegal yang telah menewaskan warga Amerika. Maduro membantah memiliki hubungan apa pun dengan perdagangan narkoba ilegal.

Trump berulang kali mengatakan kepada para wartawan di Gedung Putih dalam dua hari terakhir bahwa serangan darat akan dimulai "segera."

Menanggapi komentarnya, Senator Demokrat Tim Kaine dari Virginia, Chuck Schumer dari New York, dan Adam Schiff dari California, serta Senator Republik Rand Paul dari Kentucky, mengatakan mereka telah mengajukan resolusi wewenang perang.

Para anggota parlemen, yang berulang kali mencoba mengendalikan agresi Trump terhadap Venezuela, mengatakan pada Selasa (2/12/2025) bahwa mereka akan mengajukan resolusi baru untuk memaksa Kongres melakukan pemungutan suara terkait masalah tersebut jika pemerintah melancarkan serangan.

Namun pada Rabu, mereka mengatakan bahwa komentar Trump telah mendorong mereka untuk melanjutkan.

"Kita sedang diseret ke dalam perang dengan Venezuela tanpa dasar hukum atau otorisasi Kongres, dan Senat harus siap menghentikan perang ilegal yang akan membahayakan ribuan prajurit Amerika," kata Schiff dalam sebuah pernyataan, sebagaimana dilansir Reuters.

Berdasarkan aturan Senat, resolusi wewenang perang bersifat istimewa, artinya resolusi tersebut harus diajukan untuk pemungutan suara dalam hitungan hari.

(Rahman Asmardika)