Ia kemudian menyinggung mahalnya ongkos politik. Menurutnya, biaya besar tidak hanya ditanggung oleh calon kepala daerah, tetapi juga oleh negara.
"Kita semua tahu, untuk menjadi seorang kepala daerah, baik bupati, wali kota, maupun gubernur, ongkos politiknya sangat besar. Belum lagi dari sisi negara, terutama terkait pembiayaan pilkada," ungkapnya.
Prasetyo menegaskan bahwa secara internal, Partai Gerindra mendorong penerapan pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD.
"Dari hasil kajian internal Partai Gerindra, kami terus terang menjadi salah satu pihak yang mengusulkan agar sistem pemilihan kepala daerah dikembalikan melalui mekanisme DPRD," pungkasnya.
(Awaludin)