Asia Tenggara–Jepang Cari Titik Temu Keamanan di Tengah Rivalitas Kekuatan Besar

JAKARTA - Centre for International Relations Studies (CIReS) Universitas Indonesia, bekerja sama dengan Sasakawa Peace Foundation (SPF) menggelar dialog soal Keamanan Asia Tenggara–Jepang di Jakarta. Forum tersebut mempertemukan pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, akademisi, think tank, serta komunitas kebijakan sipil dan militer dari Jepang, Indonesia, Singapura, Filipina, dan Vietnam.

Direktur Unit Studi Keamanan dan Jepang–Amerika Serikat SPF, Yasuhiro Kawakami mengatakan, dialog ini dirancang untuk menjembatani perspektif kebijakan tingkat tinggi dengan keahlian para analis keamanan dari berbagai negara. 

"Dengan bertujuan memperdalam pemahaman bersama mengenai dinamika dan tantangan keamanan kawasan," kata Yasuhiro, Rabu (11/2/2026).

Sementara itu, Wakil Kepala BRIN, Amarulla Octavian, menekankan bahwa menghadapi tatanan dunia baru, kekuatan dan ketahanan ASEAN sangat bergantung pada persatuan, sentralitas kawasan, serta penguatan ketahanan domestik dalam merespons ketidakpastian geopolitik dan ekonomi global.

Senada dengan itu, Deputi Bidang Kajian Strategis Lemhannas RI, Ipung Purwadi, menegaskan arah sikap strategis kawasan dengan pesan “Bridge, Not Battleground.” Pesan tersebut menekankan pilihan Asia Tenggara untuk berperan sebagai penghubung kepentingan global, bukan menjadi arena pertarungan kekuatan besar.

Dialog dilanjutkan dengan dua sesi pleno utama. Sesi pertama bertema Integrated Maritime Security: Naval Cooperation and Joint Force Engagement in the Indo-Pacific, dimoderatori Kepala Pusat Strategi Kebijakan Asia Pasifik dan Afrika BSKLN Kementerian Luar Negeri RI, Vahd Nabyl Achmad Mulachela. Diskusi menghadirkan Laksda TNI Antonius Widyoutomo dan mantan Kepala Staf Japan Self-Defense Forces, Koji Yamazaki. Sesi ini menegaskan bahwa keamanan maritim Indo-Pasifik hanya dapat dijaga melalui kerja sama angkatan laut yang terintegrasi, berbasis hukum internasional, serta didukung kepercayaan, pertukaran informasi, dan interoperabilitas.

Sesi pleno kedua mengangkat tema U.S. Retrenchment in Asia? Strategic Coordination Among Asia’s Middle Powers, dimoderatori Edy Prasetyono dari Universitas Indonesia. Diskusi menghadirkan Andi Widjajanto dan Direktur Eksekutif SPF, Nobukatsu Kanehara. Para pembicara sepakat bahwa stabilitas kawasan di tengah rivalitas kekuatan besar bergantung pada koordinasi strategis negara-negara kekuatan menengah untuk menjaga otonomi kawasan dan memperkuat tatanan berbasis aturan.

Dialog juga diisi dengan diskusi panel yang melibatkan perwakilan Indonesia, Jepang, Filipina, Singapura, dan Vietnam dari kalangan militer, pembuat kebijakan, akademisi, dan think tank. Seluruh sesi panel berlangsung dengan prinsip Chatham House Rule guna mendorong pertukaran pandangan yang terbuka dan konstruktif.

Secara konseptual, dialog ini dirancang oleh Broto Wardoyo, Dosen dan Ketua Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia, sebagai bagian dari riset bersama CIReS–SPF mengenai kebijakan keamanan Jepang dalam perspektif Indonesia dan Asia Tenggara. Ia menilai dialog strategis yang berkelanjutan penting untuk membangun kepercayaan dan mengelola perbedaan kepentingan di tengah kompetisi kekuatan besar.

Broto mengusulkan agar forum ini dilanjutkan secara reguler dengan nama “The Sudirman Dialogue.” Usulan tersebut mengangkat makna simbolik Jenderal Sudirman sebagai representasi perjuangan kedaulatan, kepemimpinan, dan tanggung jawab moral, sekaligus mencerminkan komitmen bersama untuk membangun kemitraan Asia Tenggara–Jepang yang inklusif dan berorientasi masa depan demi stabilitas serta kemakmuran kawasan Asia Pasifik.

(Awaludin)