JAKARTA – Praktisi hukum, Saor Siagian menilai reformasi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) harus dimulai dari proses rekrutmen.
Hal itu disampaikannya dalam dialog bertema “Ujian di Tengah Percepatan Reformasi Polri” di iNews TV, Kamis (26/2/2026).
Dalam diskusi tersebut, Saor mengutip pernyataan Ketua Tim Transformasi Reformasi Polri Komjen Pol. Chryshnanda Dwilaksana terkait persoalan rekrutmen di Polri.
“Saya kutip Profesor Krisnanda, yang juga tim internal reformasi Polri. Dia menyebutkan, ‘Dosa pertama daripada kami adalah waktu rekrutmen.’ Faktanya, banyak orang titip,” ujar Saor.
“Oh, secara terbuka. Bahkan dibilang, ‘Dosa-dosa kami ini, kami semua terbuka.’ Artinya, sebelum pengawasan seperti yang dibilang Pak Irianto yang saya sangat hormati, memang dari awalnya sudah bermasalah,” ucapnya.
Saor menilai persoalan rekrutmen merupakan titik awal atau “hulu” yang menentukan kualitas institusi ke depan. Ia mencontohkan perlunya audit terhadap proses penerimaan di Akademi Kepolisian (Akpol).
“Misalnya, cobalah kita audit sekarang. Yang masuk Akpol itu rata-rata banyak anak-anak pejabat, terlebih anak-anak pejabat polisi,” katanya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa latar belakang keluarga bukanlah masalah utama. Yang menjadi pertanyaan, menurutnya, adalah soal proses seleksi.
“Enggak salah. Tapi pertanyaannya adalah, apakah mereka itu diproses secara fair?” ujarnya.
Saor berpandangan, apabila proses rekrutmen tidak dibenahi sejak awal, maka beban pengawasan di tahap berikutnya akan semakin berat.
Ia pun menekankan bahwa pembenahan sistem rekrutmen menjadi langkah penting agar agenda reformasi Polri dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
“Nah, oleh karena itu menurut saya mulai dulu dari hulu ini. Hulu itu yang harus diawali,” katanya.
(Awaludin)