Pascabencana Sumut, Pemerintah Diminta Pastikan Keberlanjutan Operasi Pertambangan

Dalam kajian tersebut tercatat bahwa alih fungsi lahan oleh PT AGR mencapai 1,6 persen dari total DAS, PT TBS sebesar 0,4 persen, dan PT NSHE sebesar 0,02 persen. Secara teori, kontribusi terhadap potensi banjir sangat dipengaruhi oleh perbandingan luas area kegiatan dengan keseluruhan wilayah DAS.

Sementara Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) juga mendorong pemerintah agar segera mengambil keputusan yang objektif terkait status operasional PT AR. Ketua Umum PERHAPI, Sudirman Widhy Hartono, menilai evaluasi menyeluruh perlu segera diselesaikan agar ada kepastian bagi semua pihak.

"Sudah ada beberapa orang yang dihentikan, terutama dari pihak kontraktor, dan banyak di antara mereka itu sebetulnya anggota-anggota PERHAPI juga. Jadi PERHAPI di sini memiliki concern agar segera ada keputusan dari pemerintah terhadap kelangsungan operasional ini," ujar Sudirman. 

Ia menambahkan, PT AR yang beroperasi di Tapanuli Selatan, Sumut, mempekerjakan sekitar 3.000 orang, yang mayoritas merupakan tenaga kerja lokal. Namun, per Desember 2025, operasionalnya dihentikan sementara oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

(Arief Setyadi )