Kedatangan Kapal Penelitian Yuan Wang 5, Ungkap Dinamika Kerja Sama Sri Lanka dan China

JAKARTA - Pada Agustus 2022, ketika Sri Lanka berjuang melewati krisis ekonomi terburuknya sejak kemerdekaan, sebuah kapal penelitian China, Yuan Wang 5, berlabuh di Pelabuhan Hambantota. Kunjungan tersebut memicu protes resmi dari India dan keterlibatan diplomatik langsung yang tidak biasa dari Washington. Kolombo awalnya menunda berlabuhnya tersebut di bawah tekanan eksternal, namun kemudian memberikan izin. Episode tersebut tidak berakhir dengan konfrontasi militer atau bentuk negosiasi ulang perjanjian apa pun, namun, hal itu akhirnya mengungkapkan betapa sempitnya ruang gerak Sri Lanka. Kesulitan ekonomi dan kewajiban yang terakumulasi dengan Beijing kini mulai bersinggungan dengan pengambilan keputusan strategis.

China secara konsisten membingkai hubungannya dengan Sri Lanka sebagai kerja sama pembangunan di bawah Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative/BRI). Sejak 2009, pinjaman dan kontrak konstruksi China telah membiayai jalan raya, pelabuhan, pembangkit listrik, dan infrastruktur perkotaan. Menurut data yang dikumpulkan oleh penelitian AidData, Sri Lanka termasuk di antara penerima pembiayaan infrastruktur China per kapita terbesar selama tahun 2010-an. Sebagian besar pinjaman ini diberikan dengan persyaratan komersial atau semi-komersial, bukan dengan suku bunga pengembangan konsesional.

Dilansir Ceylon Wire News, Senin (16/3/2026), Pelabuhan Hambantota menjadi simbol paling nyata dari keterlibatan ini. Dibangun dengan pinjaman China yang melebihi USD 1 miliar, pelabuhan ini kesulitan menghasilkan pendapatan yang cukup. Pada 2017, Sri Lanka setuju untuk menyewakan saham mayoritas dan kendali operasional kepada China Merchants Port Holdings selama 99 tahun dengan imbalan USD 1,12 miliar, dana yang digunakan untuk memperkuat cadangan devisa daripada melunasi pinjaman proyek awal. Meskipun Beijing menolak label "diplomasi jebakan utang," hasil strategisnya jelas. Sebuah perusahaan milik negara China memperoleh kendali operasional jangka panjang atas pelabuhan yang terletak di sepanjang salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia.

Transfer ini tidak mendirikan pangkalan angkatan laut China; namun, hal itu menciptakan kehadiran China yang berkelanjutan di infrastruktur maritim selatan Sri Lanka. Kehadiran itu penting di wilayah di mana keakraban logistik dan akses pelabuhan memiliki nilai strategis kumulatif.

Kota Pelabuhan Colombo mencerminkan dimensi keterlibatan China yang berbeda tetapi sama pentingnya. Proyek reklamasi dan real estat senilai USD 1,4 miliar ini didukung oleh China Communications Construction Company. Pada 2021, Sri Lanka mengesahkan undang-undang yang memberikan wewenang pengaturan yang luas kepada Komisi Kota Pelabuhan atas zona tersebut, termasuk konsesi pajak dan otonomi tata kelola keuangan. Para kritikus di Sri Lanka berpendapat bahwa kerangka kerja tersebut membatasi pengawasan parlemen dan menciptakan ruang ekonomi paralel dengan pengaruh investor asing yang besar. Pemerintah membela proyek tersebut sebagai hal penting untuk menarik modal dan mengubah Kolombo menjadi pusat keuangan. Yang jelas terlihat adalah bahwa modal China kini telah tertanam kuat dalam arsitektur perencanaan kota dan keuangan Sri Lanka.

Akses Strategis dan Masalah Maritim

Kontroversi seputar kapal penelitian China menggambarkan bagaimana keterikatan infrastruktur dalam pemikiran strategis Sri Lanka kini selalu beririsan dengan masalah keamanan. Yuan Wang 5, yang dioperasikan oleh jaringan pelacakan satelit China, memiliki kemampuan yang melampaui studi oseanografi sipil. Analis pertahanan sumber terbuka telah mencatat bahwa kapal-kapal tersebut dapat melacak peluncuran rudal dan mengumpulkan intelijen elektronik. India secara terbuka menyatakan kekhawatiran bahwa kehadiran kapal di Hambantota dapat memfasilitasi pengawasan garis pantai selatannya.

Sri Lanka bersikeras bahwa kapal tersebut tidak akan terlibat dalam aktivitas militer saat berada di perairannya. Meskipun demikian, episode ini mengungkap kerentanan Kolombo terhadap tekanan yang bersaing, terutama di bawah desakan China untuk menambatkan kapal tersebut. India adalah tetangga terbesar Sri Lanka dan mitra ekonomi yang penting. China adalah kreditor utama dan investor infrastruktur. Keputusan penambatan menjadi ujian sejauh mana Sri Lanka dapat menegaskan netralitasnya ketika pemulihan ekonominya sebagian bergantung pada kerja sama China dalam negosiasi restrukturisasi utang.

Besarnya porsi utang luar negeri Sri Lanka kepada China telah diperdebatkan, tetapi perkiraan umumnya menempatkannya antara 10 dan 20 persen dari total utang negara, menjadikan Beijing salah satu kreditor bilateral terbesar. Selama proses restrukturisasi setelah gagal bayar tahun 2022, Sri Lanka membutuhkan jaminan pembiayaan dari kreditor utama, termasuk China, untuk mengamankan program Dana Moneter Internasional (IMF). Urutan pemberian jaminan ini menempatkan Beijing pada posisi berpengaruh pada saat kerentanan yang akut.

Namun, pengaruh finansial jarang beroperasi melalui tuntutan eksplisit dan lebih sering tercermin dalam nada dan kepekaan diplomatik. Ketika suatu negara bergantung pada kerja sama kreditor untuk menstabilkan ekonominya, sinyal kebijakan luar negerinya cenderung menjadi lebih hati-hati dan lebih memperhatikan prioritas yang dinyatakan oleh kreditor tersebut. Dalam konteks inilah bahasa diplomatik Sri Lanka perlu diteliti lebih cermat.

Para pejabat Sri Lanka secara konsisten menegaskan kembali komitmen mereka terhadap kebijakan Satu China. Meskipun posisi ini sudah ada sebelum krisis utang, penegasan publik menjadi lebih terlihat selama pertukaran tingkat tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Bahasa diplomatik dalam pernyataan bersama telah menekankan penghormatan terhadap "kepentingan inti" China, sebuah frasa yang memiliki makna khusus dalam leksikon kebijakan luar negeri Beijing. Rumusan seperti itu bukanlah hal yang tidak biasa dalam diplomasi bilateral, tetapi frekuensinya selama periode ketergantungan finansial patut diperhatikan.

Ruang Politik dan Informasi

Pengaruh di Sri Lanka tidak hanya beroperasi melalui pelabuhan dan pinjaman. Pemberitaan media dan penilaian masyarakat sipil telah mendokumentasikan upaya misi diplomatik China untuk membina hubungan media lokal dan mempromosikan narasi positif tentang proyek-proyek China. Freedom House telah melaporkan bahwa konten media pemerintah China sering diterbitkan ulang di media Sri Lanka dan bahwa jurnalis yang kritis terhadap investasi China telah menghadapi tekanan untuk memoderasi pemberitaan mereka.

Ini bukan berarti penguasaan media secara besar-besaran karena Sri Lanka mempertahankan lingkungan pers yang pluralistik dan seringkali kontroversial. Namun, kehadiran upaya diplomasi berkelanjutan dan kemitraan informasi menunjukkan upaya untuk membentuk persepsi publik bersamaan dengan keterlibatan ekonomi.

Semua ini tidak berarti bahwa Sri Lanka kekurangan daya tawar atau bahwa China mendikte pilihan kebijakannya; Beijing juga bukan satu-satunya kekuatan eksternal yang bersaing untuk mendapatkan pengaruh. India, Jepang, dan Amerika Serikat semuanya telah memperluas keterlibatan sebagai respons terhadap pengaruh Beijing. Yang membedakan peran China adalah skala dan konsentrasi kendali infrastruktur, eksposur pinjaman, dan pengaruh regulasi di zona ekonomi utama.

Oleh karena itu, isu utamanya bukanlah apakah proyek-proyek China telah menghasilkan aset nyata. Pertanyaannya adalah apakah struktur kumulatif pembiayaan, sewa jangka panjang, dan keselarasan diplomatik telah mengubah perhitungan strategis Sri Lanka.

Bagi Kolombo, kemampuan untuk bernegosiasi dengan China dari posisi seimbang, bukan berdasarkan kebutuhan, akan menentukan apakah infrastruktur tetap menjadi alat pembangunan atau pada akhirnya berkembang menjadi kendala strategis jangka panjang.

(Rahman Asmardika)