DPR Targetkan Percepatan Kendaraan Listrik untuk Tekan Subsidi Energi

Namun demikian, ia menegaskan percepatan pembangunan SPKLU tidak bisa hanya bergantung pada negara.

“Kalau perlu, seluruh mal wajib memiliki SPKLU. Jika infrastrukturnya tersedia, minat masyarakat akan tumbuh,” ujarnya.

Dari sisi biaya operasional, kendaraan listrik dinilai jauh lebih efisien. Berdasarkan diskusinya dengan pelaku industri, biaya penggunaan kendaraan listrik sekitar Rp1.600 per kWh, lebih murah dibandingkan kendaraan berbahan bakar minyak.

“Ketika masyarakat mulai beralih, konsumsi BBM bersubsidi bisa ditekan dan beban APBN ikut berkurang,” katanya.

Ia menambahkan, Komisi XII DPR akan mendorong penyusunan regulasi yang lebih tegas untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik, termasuk melalui skema insentif, pajak, serta dukungan fiskal lainnya.

Menurutnya, percepatan transisi energi tidak hanya penting bagi keberlanjutan lingkungan, tetapi juga sebagai strategi mitigasi risiko terhadap gejolak harga energi global akibat konflik geopolitik.

“Yang terpenting, negara tidak terus membebani APBN untuk konsumsi BBM. Kita harus berani beralih ke energi yang lebih efisien dan berkelanjutan,” pungkasnya.

(Awaludin)