Guru Besar UGM Warning DPR Soal Parliamentary Threshold Tinggi
JAKARTA - Guru Besar Fakultas Hukum UGM, Zainal Arifin Mochtar, mengingatkan DPR RI untuk berhati-hati dalam menerapkan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang terlalu tinggi. Pasalnya, penerapan ambang batas yang tinggi berpotensi merusak representasi suara rakyat dan sistem pemilu proporsional.
Hal itu diungkapkan Zainal dalam forum group discussion (FGD) yang digelar di Sekretariat Bersama (Sekber) Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR), Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/5/2026).
Menurutnya, rakyat yang terpinggirkan akan semakin tersisih jika representasi rakyat dirusak.
“Nah, makanya saya ingin mengatakan, hati-hati dengan parliamentary threshold yang tinggi itu karena dia bisa merusak bukan saja derajat keterwakilan yang saya bilang tadi dalam sistem pemilu proporsional, tapi juga bisa merusak representativeness rakyat Indonesia itu. Bahaya sebenarnya kalau dirusak, karena akhirnya orang yang paling terpinggirkan itu tidak bisa terwakili,” terang Zainal.
Zainal mengingatkan, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan ambang batas 4 persen harus diubah sebagaimana Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023. MK, kata dia, meminta pembentuk undang-undang merumuskan ambang batas parlemen berdasarkan alasan rasional atau analisis yang jelas.
“Jadi kalaupun pemerintah dan DPR mau menyusun parliamentary threshold, mereka harus punya rumusan yang memadai. Harus punya rumusan yang masuk akal dan bisa menjelaskan kenapa angka itu dipilih, supaya angka tersebut bukan seperti batu yang tiba-tiba jatuh dari langit,” ucapnya.
