MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto memanggil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto dan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono ke Istana Negara, Jakarta Pusat, siang ini.
Berdasarkan pantauan di Kompleks Istana Kepresidenan, terlihat Mendiktisaintek Brian Yuliarto tiba lebih dulu sekitar pukul 13.50 WIB. Tak berselang lama, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono juga tiba di Istana.
Saat dikonfirmasi apa yang akan dibahas dengan Presiden Prabowo, Menteri Brian mengaku belum mengetahui materi yang akan dibahas. “Saya belum… cuma mungkin tentang Giant Sea Wall ya. Tapi nanti saya lihat dulu ya,” kata Brian, Senin (20/4/2026).
Sebelumnya, proyek Giant Sea Wall (GSW) di kawasan Pantai Utara Jawa (Pantura) kini memasuki tahap penyusunan master plan. Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) menegaskan perencanaan ini dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, dengan tujuan mempercepat pengerjaan megaproyek untuk menanggulangi penurunan permukaan tanah dan risiko banjir rob di wilayah pesisir.
Kepala BOPPJ, Didit Herdiawan Ashaf, menjelaskan pembangunan GSW menjadi alternatif dalam mengatasi masalah pesisir, termasuk banjir rob, degradasi lingkungan, dan tersendatnya aliran air karena minimnya daerah penampung seperti embung atau bendungan.
“Dengan kondisi seperti itu, Bapak Presiden mengarahkan kami untuk segera menyusun master plan sebagai persiapan rencana induk pembangunan dan perlindungan Pantura Jawa,” kata Didit saat ditemui di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin 23 Februari 2026.
Berdasarkan kajian BOPPJ, sekitar 17 juta jiwa penduduk di Pantura terdampak banjir rob dan penurunan permukaan tanah. Potensi kerugian ekonomi akibat fenomena tersebut diperkirakan mencapai USD368,37 miliar.
Didit menambahkan, di pesisir Jakarta, GSW bakal dibagi menjadi dua bagian utama, yakni tanggul laut raksasa di timur dan barat, dengan jembatan penghubung di antaranya. Di sisi GSW juga akan dibangun waduk retensi yang berpotensi menjadi pasokan air baku bagi ibu kota.
BOPPJ, yang disupervisi Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, bekerja sama dengan tenaga ahli dari universitas dan lingkungan, serta melibatkan konsultan internasional, untuk merumuskan solusi teknis terkait abrasi dan penurunan permukaan tanah.
“Pelaksanaannya nanti dilakukan bersama ahli dari dalam dan luar negeri, termasuk Belanda, Jepang, Korea, China, dan negara-negara Eropa lainnya, agar teknologi terbaik bisa diterapkan,” ujar Didit.
GSW kawasan Pantura direncanakan membentang 535 kilometer, mencakup lima provinsi: Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, serta lima kota dan 25 kabupaten. Nilai investasi proyek diperkirakan USD80 miliar, dengan tahap awal pembangunan di Teluk Jakarta menelan biaya sekitar USD8–10 miliar.
(Arief Setyadi )