Ketika Naik Angkutan Umum Masih Jadi Pilihan Terakhir

Indonesia, dengan laju urbanisasi yang terus meningkat, akan menghadapi tekanan kebutuhan infrastruktur transportasi yang kian besar. Proyeksi demografi menunjukkan bahwa pada 2045, lebih dari 70 persen penduduk Indonesia akan tinggal di kawasan perkotaan. Jika hari ini saja Jakarta, dengan segala kelebihan anggarannya belum mampu meyakinkan warganya untuk meninggalkan kendaraan pribadi, bagaimana kita akan menghadapi gelombang urbanisasi itu di ratusan kota lain yang infrastruktur publiknya masih jauh tertinggal?

Transformasi transportasi umum mensyaratkan tiga hal yang selama ini berjalan terpisah-pisah. Pertama, integrasi nyata, bukan sekadar integrasi tarif, melainkan integrasi fisik yang memungkinkan warga berpindah moda tanpa harus bertempur dengan cuaca, pedagang kaki lima yang menyumbat trotoar, dan jarak antarhalte yang tidak manusiawi. Rute-rute berbasis rel memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan lebih jauh, karena banyaknya komuter yang tinggal di wilayah pinggiran kota namun masih bergantung pada kendaraan pribadi untuk mencapai titik-titik transit utama.

Kedua, negara harus berani mengambil langkah yang selama ini dihindari karena pertimbangan populis, membatasi kendaraan pribadi secara sistematis dan terukur. Ganjil-genap tidak begitu efektif karena warga cukup menambah kendaraan untuk menghindarinya. Dibutuhkan instrumen kebijakan yang lebih substantif, mulai dari pajak progresif kepemilikan kendaraan, pengendalian parkir di kawasan padat, hingga road pricing yang hasilnya secara transparan dikembalikan untuk subsidi transportasi umum.

Ketiga, dan ini yang paling sering dilupakan, transportasi umum harus diperlakukan sebagai hak, bukan sekadar komoditas. Jika seorang penyandang disabilitas, lansia, atau pengguna kursi roda merasa aman dan nyaman menggunakan transportasi publik, hampir pasti warga lain pun akan merasakan hal yang sama. Standar layanan bagi kelompok paling rentan adalah tolok ukur sesungguhnya dari kualitas sistem transportasi sebuah bangsa.

Hari Angkutan Nasional yang jatuh hari ini adalah momen refleksi, bukan selebrasi. Kita boleh bangga dengan koridor-koridor baru dan armada yang bertambah. Namun selama 78 persen warga Jakarta, dan tentunya jauh lebih banyak lagi di kota lain masih memilih kendaraan pribadi sebagai opsi utama, kita belum bisa berpuas diri. Transportasi umum yang baik bukan hadiah dari pemerintah kepada rakyat. Ia adalah kewajiban negara kepada warganya. Dan kewajiban itu belum tunai.

(Arief Setyadi )