Bedah 15 Ribu Rumah Tidak Layak Huni, Mendagri: Hadirkan Keadilan bagi Masyarakat Perbatasan!

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa renovasi rumah rakyat merupakan salah satu prioritas nasional sesuai arahan Presiden. Ia menjelaskan, cakupan program BSPS tahun ini meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

“Tahun lalu itu 45.000 rumah seluruh Indonesia. Tahun ini 400.000 rumah. Naiknya luar biasa, dari 45.000 jadi 400.000. Tahun lalu ada 222 kabupaten kota yang tidak mendapatkan program ini, apalagi di daerah perbatasan. Tahun ini, tidak boleh ada yang tidak dapat,” kata Maruarar.

Seluruh pelaksanaan BSPS akan berbasis 100 persen pada data BPS, dengan lokasi ditetapkan oleh Kepala BNPP RI. Dalam pelaksanaannya, program ini melibatkan pendamping teknis dan pendamping pemberdayaan untuk memastikan kualitas renovasi sesuai kebutuhan masing-masing rumah.

“Kami siap bekerja cepat. Dalam satu hingga dua bulan ke depan, program ini sudah mulai berjalan,’tandasanya.