Selain itu, ia juga mendorong penguatan kemandirian ekonomi daerah melalui kebijakan yang berpihak pada pelaku usaha lokal, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih luas. Di sisi lain, upaya memperluas akses layanan di wilayah tertinggal, terluar, dan terpencil (3T) juga menjadi perhatian. Fakhiri menilai kolaborasi antarwilayah sangat diperlukan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan.
Ia juga mengingatkan para kepala daerah agar menjaga stabilitas keamanan dan politik sebagai fondasi utama pembangunan, sekaligus mendukung program strategis nasional seperti swasembada pangan dan energi.
“Kita harus menghadirkan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Tantangan global semakin kompleks, maka soliditas antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Papua adalah kunci,” katanya.
(Arief Setyadi )