Komisi Reformasi: Polri Tetap di Bawah Presiden!

JAKARTA – Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) merekomendasikan agar kedudukan Polri, tetap berada langsung di bawah Presiden dan tidak ditempatkan di bawah kementerian mana pun.

“Mengenai kedudukan Polri tetap seperti sekarang, yakni langsung berada di bawah Presiden. Tidak dibentuk Kementerian Keamanan, Kementerian Kepolisian, atau menempatkan Polri di bawah kementerian yang sudah ada,” ujar Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, Selasa (5/5/2026).

Sementara itu, Ketua KPRP, Jimly Asshiddiqie, juga menegaskan bahwa komisi tidak merekomendasikan pembentukan kementerian baru, termasuk Kementerian Keamanan.

Menurut Jimly, Presiden Prabowo Subianto sempat mempertanyakan kesimpulan tersebut. Namun, KPRP menilai pembentukan kementerian baru justru akan menimbulkan lebih banyak mudarat dibandingkan manfaat.

“Presiden sempat menanyakan hal itu. Kami jelaskan bahwa jika dibandingkan, mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Karena itu, tidak kami usulkan,” ujarnya.

(Awaludin)