Prabowo Diminta Revisi 8 Perpol dan 24 Perkap

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto diminta merevisi 8 Peraturan Polri (Perpol) dan 24 Peraturan Kapolri (Perkap). Rekomendasi itu disampaikan Komisi Reformasi Polri saat melaporkan kepada Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, menjelaskan usulan ini merupakan bagian dari langkah strategis untuk memperkuat institusi Polri melalui pembenahan regulasi, mulai dari tingkat undang-undang hingga instruksi pelaksanaan.

“Jadi kami usulkan supaya dibentuk revisi Undang-Undang tentang Polri yang nanti akan di-follow up dengan adanya Peraturan Pemerintah atau Perpres, berikut Inpres yang memberikan instruksi kepada Kapolri dan jajaran untuk menjalankan rekomendasi yang sudah disepakati di dalam laporan ini,” kata Jimly.

Jimly pun menargetkan revisi puluhan aturan tersebut bisa rampung pada 2029. Ia menegaskan usulan yang disampaikan Komisi Reformasi Polri seluruhnya untuk jangka panjang di tubuh Polri.

“Termasuk di dalamnya agenda untuk reformasi internal yang harus mengubah sekitar atau bukan sekitar, sudah kita hitung, 8 Perpol (Peraturan Polri) dan 24 Perkap (Peraturan Kapolri) yang diharapkan selesai sampai 2029. Jadi apa yang kami hasilkan ini bukan hanya agenda jangka pendek, tapi juga sampai jangka menengah sampai 2029,” ujar Jimly.

Anggota Komisi Reformasi Polri, Mahfud MD, menambahkan pihaknya telah menyerahkan dokumen komprehensif yang terdiri dari 10 buku sebagai landasan pembangunan Polri di masa depan. Ia mendorong agar dokumen tersebut dapat diakses secara transparan oleh masyarakat luas.

“Kita sama mengusulkan karena 10 buku ini, 7 buku tebal yang verbatim, kemudian ada 3 buku kecil-kecil, itu supaya nanti terbuka kepada publik karena ini untuk pembangunan jangka panjang Polri ke depan,” ujarnya.

Mahfud mengisyaratkan Presiden Prabowo menyambut baik rekomendasi tersebut dan berencana mengeluarkan payung hukum resmi agar Polri segera mengeksekusi rekomendasi tersebut secara bertahap.

“Sehingga nanti akan dikeluarkan Inpres atau Keppres gitu yang menyatakan ini diterima dan minta Polri untuk melaksanakan secara bertahap. Kemudian masyarakat juga bisa membaca di perpustakaan atau di website-nya Setneg dan sebagainya,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )