Ini Pidato Lengkap Presiden Prabowo di Rapat Paripurna DPR RI

Saudara-saudara sekalian,

Kita ingin petani-petani kita tersenyum cerah karena hasil panen yang melimpah dan mendapat nilai yang sewajarnya, nilai yang cukup tinggi. Kita ingin nelayan-nelayan kita yang mempertaruhkan nyawa untuk menghasilkan protein untuk rakyat kita, pergi ke laut dengan perlengkapan yang baik dan aman, dan mendapatkan hasil tangkapan yang penilai tinggi. Sekarang nelayan-nelayan kita sulit mendapat es batu, es batu saja mereka sulit untuk mendapatkan. Apalagi solar yang mereka butuh.

Pemerintah akan intervensi, akan melakukan upaya besar. Kita akan bangun dalam 3 tahun yang akan datang 5.000 desa nelayan. Tahun ini kita akan resmikan 1.386 desa nelayan. Kita akan menjamin tiap nelayan bisa punya es batu. Kita akan membikin instalasi pembuat es batu di tiap desa nelayan. Kita akan membikin ruang cold storage pendingin di setiap desa nelayan. Dan kita akan bikin SPBU khusus untuk nelayan di setiap desa nelayan. Para nelayan kita harus kita berdayakan karena mereka di ujungnya akan menguasai lautan kita.

Saudara-saudara sekalian, kita ingin guru-guru kita terjamin kesejahteraannya. Masa depan suatu bangsa ditentukan oleh kualitas pendidikan yang dapat diberikan kepada anak-anaknya. Kualitas pendidikan ditentukan oleh guru-guru yang berkualitas. Guru-guru yang semangat, guru-guru yang gembira, guru-guru yang bisa menjadi contoh bagi generasi-generasi penerus bangsa. Memperbaiki kondisi kehidupan guru harus menjadi prioritas kita. Kita ingin juga usaha mikro, kecil dan menengah kita berkembang sehingga bisa mendapat penghasilan yang cukup baik untuk sebagian besar rakyat kita.

Dan kita ingin para orang tua serta mereka yang sudah lanjut usia dan hidup sendiri dapat hidup dengan tenang di usia senja karena ditopang jaringan jaminan sosial yang memadai. Kita ingin melihat Indonesia yang setiap warga negaranya hidup rukun, damai, cukup sandang pangan dan papan. Kita ingin Indonesia yang Gemah Ripah Loh Jinawi, Toto Tentrem Kerto Raharjo. Kita ingin mewujudkan cita-cita nenek moyang kita. Negeri yang Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafu. Negeri yang makmur, baik, dan selalu mendapat ampunan dan anugrah dari Allah s.w.t. Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa.

Tuhan maha besar, Tuhan maha kuasa, negara di mana hukum berlaku adil untuk semua, terutama menjamin keadilan bagi yang paling tidak berdaya. Jangan hukum yang adil hanya untuk mereka yang kuat, dan mereka yang punya uang banyak.

Saudara-saudara sekalian, kita sesungguhnya memiliki modal yang sangat kuat untuk mewujudkan cita-cita dan harapan ini. Posisi geografis kita sangat strategis. Puluhan persen perdagangan dunia melalui perairan kita. Bumi dan air kita sangat luas. Tiap malam puluhan ribu kapal berbendera asing mengambil kekayaan kita secara ilegal, secara tidak sah. Harus kita tegakkan kedaulatan kita di lautan kita sendiri.

Kita memiliki bonus demografi yang menopang konsumsi domestik dan pasar domestik yang besar. Pasar kita bisa sebesar Eropa, dan sungguh sumber daya alam kita melimpah. Kita punya komoditas-komoditas yang sangat berharga. Batu bara kita, nikel kita, tembaga kita, minyak lapas awin kita, logam tanah jarang, kekayaan laut yang melimpah

Saudara-saudara sekalian, Indonesia adalah pengekspor minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Devisa ekspor minyak kelapa sawit mencapai 23 miliar dolar setara dengan 391 triliun rupiah pada tahun 2025. Indonesia juga adalah pengekspor batu bara terbesar di dunia. Devisa ekspor batu bara mencapai 30 miliar dolar Amerika setara 510 triliun rupiah pada tahun 2025.

Selain itu kita juga sekarang sudah jadi pengekspor paduan besi atau ferro alois terbesar di dunia. Devisa ekspor paduan besi kita mencapai 16 miliar dolar setara dengan 272 triliun rupiah pada tahun 2025. Tiga komoditas strategis ini menghasilkan devisa lebih dari 65 miliar dolar Amerika setara dengan 1.100 triliun rupiah per tahun.

Tapi marilah kita jujur kepada diri kita sendiri. Hari ini Indonesia sebagai negara anggota G20 tapi rasio belanja negara kita terhadap produk domestik bruto kita adalah yang paling rendah di antara negara-negara G20. Demikian juga rasio penerimaan negara kita terhadap PDB kita adalah yang paling rendah di antara negara-negara G20. Dari data terbaru IMF kita bisa melihat rasio pendapatan Meksiko 25 persen dari PDB, India 20 persen dari PDB, Filipina 21 persen dari PDB, Kambodia saja 15 persen dari PDB, Indonesia 11 sampai 12 persen dari PDB.

Kita harus introspeksi dan sadar dan berani bertanya kenapa kita tidak bisa mengelola ekonomi kita sehingga pendapatan negara kita bisa setara dengan negara-negara seperti Filipina, Meksiko. Sekarang pun kita masih dibawa ke Malaysia. Apa yang sebabkan kita tidak mampu? Bedanya apa kita sama orang Malaysia? orang Kambodia? Bedanya apa kita sama orang Filipina?

Saudara-saudara sekalian, pertumbuhan kita dalam 7 tahun terakhir memang naik, 5 persen setiap tahun selama 7 tahun, kali 5 persen pertumbuhan kita 35 persen. Harusnya kita tambah kaya 35 persen. Tapi apa yang terjadi? Sekali lagi, saya mengajak kita jujur kepada diri kita sendiri dan kepada rakyat kita. Ini mungkin menyakitkan bagi kita. Saya merasa setelah saya terima data-data ini beberapa minggu setelah saya jadi presiden saya merasa seolah saya dipukul di ulu hati saya.

Saudara-saudara sekalian, 7 tahun kali 5 persen, 35 persen ekonomi kita tumbuh tapi rakyat kita yang miskin tambah dari 46,1 persen naik menjadi 4,9 persen, 8 persen naik, 3 persen naik. Yang kelas menengah turun. Saudara-saudara, saya bertanya di hadapan majlis yang terhormat ini, saya bertanya kepada semua partai politik, semua ormas, saya bertanya kepada semua pakar-pakar dan semua guru besar bagaimana bisa pertumbuhan 35 persen tapi kelas menengah menurun, kemiskinan meningkat.

Saudara-saudara, jawaban harus ilmiah, jawaban harus matematis dan menurut saya, jawabannya adalah bahwa Kemungkinan besar, bukan kemungkinan saya yakin sistem perekonomian yang kita jalankan berada pada trajektori yang tidak tepat. Mungkin perbedaan kita dengan negara-negara seperti Meksiko, India, Filipina dan lain sebagainya adalah perbedaan sistemik.

Kita harus melihat fakta, fakta kalau kita teruskan yang seperti ini fakta kalau kita teruskan sistem seperti ini untuk sekian tahun lagi, saya yakin bahwa tidak mungkin kita jadi bangsa yang Makmur, tidak mungkin kita jadi, tanpa kemakmuran kita tidak mungkin bisa menjaga kekaulatan kita. Bahwa kemungkinan besar kita akan menjadi bangsa yang lemah bangsa yang selalu takut, takut kursus dolar, takut BBM tidak cukup, takut ini, takut itu, bangsa yang takut Bangsa yang elitnya takut padahal kita diberi karunia yang luar biasa oleh Maha Kuasa.

Fakta juga telah menunjukkan bahwa telah terjadi mengalir keluarnya kekayaan kita sejak lama, bahkan sejak orde baru. Kalau kita melihat masa tahun 50an, masa pemerintahan Bung Karno sekali lagi, saya bukan membela Bung Karno walaupun Bung Karno memang milik bangsa, Ini harus saya sampaikan juga Bung Karno milik bangsa. Tapi kita tidak bisa menilai tahun 50-60an Indonesia Disibukkan oleh intervensi asing, pemberontakan demi pemberontakan demi pemberontakan tidak mungkin kita bangun ekonomi kita. Di awal orde baru pun kita dikacaukan oleh banyak masalah. Tapi Alhamdulillah kita telah bangun ekonomi kita. Tapi apa yang kita ketemukan setelah berapa puluh tahun. Terjadi apa yang saya namakan Outflow of National Wealth.

Saudara-saudara sekalian, bahwa negara kita tidak pernah rugi satu tahun pun kita tidak pernah rugi Ekspor kita selalu lebih daripada impor kita. Kalau ilmu dagang, berarti yang kita jual adalah lebih banyak dari yang kita beli. Harusnya negara ini tidak pernah akan mengalami krisis ekonomi. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah keuntungan kita yang selama 22 tahun adalah 436 miliar dolar, yang keluar adalah 343 miliar dolar. Ini angka-angka dari PBB berarti selama 22 tahun kekayaan kita yang tinggal di Indonesia adalah 436 miliar, dikurangi 343 miliar.

Saudara-saudara sekalian, ini yang sebabnya gaji-gaji guru kecil gaji-gaji penegak hukum kecil gaji-gaji ASN kecil. Ini yang selalu anggaran tidak cukup, anggaran tidak kuat dan sebagainya. Selama 34 tahun apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apa yang disebut under-invoicing Under-invoicing adalah sebenarnya fraud atau penipuan yang mereka jual, yang dijual oleh pengusaha-pengusaha tidak dilaporkan yang sebenarnya.

Banyak di antara mereka membuat perusahaan di luar negeri Dia jual dari perusahaan dia di dalam negeri ke perusahaan dia di luar negeri yang harganya jauh di bawah harga yang sebenarnya. Ini yang terjadi, sekali lagi ini adalah data dari PBB. Karena begini, katakanlah kita bisa bohong di pelabuhan Indonesia. Kita bisa bohong di negara kita, kita kirim 10 ribu ton batu bara. Kita hanya laporkan 5 ribu ton, bisa di Indonesia. Di sana tidak bisa, di sana dicatat. Itu terjadi pada kelapa sawit, itu terjadi di hampir semua komunitas. Itu adalah penipuan di atas kertas. Ada lagi penyeludupan, ada lagi penyeludupan melalui Pelabuhan. Kita harus berani mengatakan yang merah-merah, yang putih-putih. Kita harus berani mengatakan apa adanya. Kita harus perbaiki lembaga-lembaga pemerintah kita.

Bea cukai harus kita perbaiki saya masih ingat di zaman Odeh Baru, saking parahnya bea cukai, kita tutup bea cukai Kita outsourcing ke swasta, dan penghasilan negara naik Apa gak sedih itu? Ini perjuangan kita semua. Saya bukan mau jatuhkan muril siapapun Tapi sudah saatnya kita bicara jujur kepada diri kita Kita bicara jujur kepada rakyat kita.

Saudara-saudara sekalian, coba ditayangkan lagi slide sembilan ratus miliar dolar kita hilang. Bayangkan kalau sembilan ratus miliar dolar kita nikmati, kita pakai negara apa Indonesia ini. Saudara-saudara sekalian Ada under-invoicing, ada under-couching, ada transfer pricing. Banyak di antara kalian senyum, mungkin di antara kalian ada pengusaha-pengusaha juga Berarti tahu apa yang saya bicara itu keadaan yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Kita sudah hitung, kita sudah pakai random Kita tahu bahwa perbedaan antara yang dilaporkan dan yang tidak dilaporkan itu sering mencapai 50 persen yang dilaporkan adalah 50 persen dari keadaan yang sebenarnya.

Dan kita merasa aneh, kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya, ini tidak boleh terjadi. Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita. Dan kalau mereka nggak mau beli pakai harga kita, ya nggak usah beli, kita pakai kelapa sawit kita sendiri.

Kenapa nikel kita ditentukan harganya oleh negara lain? Tidak boleh. Saya instruksikan kabinet saya, rumuskan harga nikel, harga emas, harga semua tambang kita, harga semua komoditas harus ditentukan di negara kita sendiri. Dan kalau mereka nggak mau beli, ya nggak apa-apa, biar aja itu dibawa tanah untuk cucu kita nanti daripada kita jual murah. Saya minta dukungan majelis ini. Marilah bersama-sama--sepertinya saya lebih marahin daripada banyak kekuatan di sini.

Karena generasi itu mengerti apa arti perjajahan. Saudara-saudara sekalian, di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33. Ayat pertama dari pasal 33. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Tidak ada kata-kata asas-asas lain. Asas kapitalisme neoliberal, asas konglomerasi, asas yang sekaya boleh sekaya-kayanya, yang miskin salahnya orang miskin. Itu bukan falsafah Pancasila. Ayat kedua. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Ayat ketiga. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ayat keempat. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi. Artinya, kalau demokrasi ekonomi, rakyat banyak, rakyat semuanya harus menikmati ekonomi kita.

Dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, mandiri, berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional.

Saudara-saudara sekalian, saya rasa bahasa Indonesia yang digunakan oleh para pendiri bangsa kita sangat jelas. Tidak perlu kita cari tafsiran-tafsiran yang macam-macam. Ini adalah cetak biru ekonomi kita, saudara-saudara sekalian. Manakala kita menyimpang cetak biru ini, ya jangan salahkan siapa-siapa, kecuali diri kita sendiri. Yang tidak mau menerima titipan amanah dari pendiri-pendiri bangsa kita.

Seberapa jauhkah telah kita menyimpang dari cetak biru ekonomi kita sendiri? Mungkin harus kita bahas di tempat dan waktu yang terpisah. Tapi saya berkeyakinan, kalau kita jalankan Pasal 33, secara konsekuen kita akan terhindar dari praktek-praktek under invoicing, under counting. Dan sebagainya, pemalsuan atas tonase dan kualitas produk yang di ekspor, praktik-praktik fraud pada bangsa dan sejarah kita. Serta praktik-praktik tambang ilegal, hutan ilegal, kebun-kebun ilegal.

Saudara-saudara, bagaimana bisa ada orang yang tambang di hutan lindung bertahun-tahun dan tidak ada yang berani untuk menegakkan hukum. Saudara-saudara, kita perhitungkan, kita perkirakan potensi uang yang bisa kita selamatkan dari kebocoran-kebocoran itu adalah 150 miliar dolar satu tahun.

Potensi, apakah kita mampu atau tidak, tergantung. Keberanian kita tergantung, tekad kita tergantung apa kita bisa bekerjasama dengan baik atau tidak. Karena itu saya selalu sampaikan dari awal saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Kita harus bersama-sama berani mencari solusi dan berani bertindak.

Saya berkeyakinan akar masalah ekonomi bangsa kita adalah bocornya kekayaan kita. Tidak tinggalnya kekayaan kita di Republik Indonesia. Ini harus berani kita hadapi dan berani kita selesaikan.

Untuk itu, saya di hadapan Majelis yang terhormat ini, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, saya ingatkan bahwa saya pernah disumpah di sini untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala perundang-undangan yang berlaku. Dan saudara-saudara sekalian, kita paham dan mengerti bahwa kalau kita terus mengulangi kesalahan yang sama, janganlah kita bisa berharap mendapat hasil yang lebih baik.

Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini Pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komunitas sumber daya alam. Penerbitan peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komunitas sumber daya alam kita.