JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengusulkan penambahan 1.000 kuota Sekolah Rakyat untuk menampung anak-anak dari keluarga miskin, putus sekolah, hingga anak yang hidup di jalanan di Jakarta.
Usulan tersebut disampaikan Pramono setelah meninjau pelaksanaan Sekolah Rakyat di Jakarta Selatan. Menurutnya, program gagasan Presiden Prabowo Subianto itu mampu memberikan harapan baru bagi anak-anak dari kelompok masyarakat paling rentan.
"Sekarang ini sudah tertampung kurang lebih 100 siswa di Jakarta Selatan. Dari jumlah itu, 90 mendapatkan beasiswa dari Pemerintah DKI Jakarta. Tetapi fasilitas dan semangatnya luar biasa," kata Pramono saat menghadiri peluncuran dan diskusi buku Marhaenisme Dalil Baru untuk Gen Z di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Sabtu (4/7/2026).
Karena itu, Pemprov DKI Jakarta mengajukan penambahan kuota sebanyak 1.000 siswa. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyatakan kesiapan menyediakan fasilitas asrama (boarding school), sementara proses pembelajaran tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
"Karena itu, saya langsung memutuskan meminta tambahan 1.000 siswa untuk Jakarta. Kami akan menyiapkan boarding school-nya, sedangkan pendidikan dan pembelajarannya ditangani pemerintah pusat," ujarnya.
Ia menegaskan, tambahan kuota tersebut diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga miskin, korban broken home, anak putus sekolah, hingga mereka yang selama ini mencari nafkah di jalanan.
"Saya minta yang 1.000 ini betul-betul berasal dari keluarga paling bawah. Keluarga broken home, anak-anak putus sekolah, termasuk mereka yang bekerja di jalan sebagai pengamen dan sebagainya," katanya.
Pramono mengaku melihat perubahan signifikan pada para siswa Sekolah Rakyat. Menurutnya, para siswa tidak hanya memperoleh pendidikan yang layak, tetapi juga menunjukkan peningkatan kemampuan dan kepercayaan diri.
"Yang saya kaget, mereka bisa berbahasa Inggris, berbahasa Arab, bahkan berbahasa Mandarin. Wajah mereka benar-benar berubah, lebih percaya diri dan penuh harapan," pungkasnya.
(Awaludin)