Kembalikan Amplop Bupati Kuansing, Menhut Raja Juli Tolak Suap dan Gratifikasi

Fahmi Firdaus , Jurnalis
Minggu 05 Juli 2026 11:28 WIB
Menhut Raja Juli Antoni
Share :

JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni sebelumnya mengakui Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby memberikan amplop kepada dirinya. Amplop itu diberikan saat Suhardiman audiensi dengan dirinya.

Menurutnya, audiensi dengan Bupati Kuansing digelar di Kantor Kementerian Kehutanan (Kemenhut) pada Selasa, 2 Juni 2026. Dia memastikan pertemuan tersebut berlangsung secara resmi dan terbuka, diawali dengan surat permohonan audiensi dari pemerintah daerah.

Raja Juli langsung memerintahkan ajudannya untuk mengembalikannya karena merasa tidak memiliki hak atas barang tersebut. Pengembalian dilakukan sekitar 17 hari sebelum OTT KPK berlangsung dan seluruh prosesnya didokumentasikan serta dilengkapi tanda terima bermaterai.

Sementara itu, Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH) mengapresiasi KPK yang menggelar OTT di Kuantan Singingi (Kuansing), Riau.  Bupati Kuansing Suhardiman Amby dan Sekda Kuansing Zulkarnain menyerahkan diri ke KPK usai operasi senyap tersebut .

“PP HIMMAH juga memberikan apresiasi terhadap sikap Menhut Raja Juli Antoni yang mengembalikan amplop diduga berisi uang yang ditinggalkan Bupati Kuansing saat beraudiensi di Kemenhut.

"Kami sangat mengapresiasi sikap ksatria Menteri Raja Juli Antoni, yang tetap konsisten menolak segala bentuk suap," tegas Ketua Umum PP HIMMAH Abdul Razak Nasution di Jakarta, Minggu (5/7/2026).

Dia meminta masyarakat tidak terpancing narasi liar yang menyebutkan keterlibatan Menhut Raja Juli dalam kasus tersebut. "Sudah jelas Menhut Raja Juli secara rinci memberikan klarifikasi terbuka atas tuduhan itu," ujar Razak.

 

Menurutnya, sikap Menhut Raja Juli membuktikan bahwa ia berdiri tegak di jalur kebenaran. Ia bukan pihak yang terlibat, melainkan saksi sekaligus pihak yang tegas menolak upaya penyogokan sejak awal.

"Jangan sampai kejujuran dan ketegasan seorang pejabat justru dijadikan bahan tuduhan tanpa bukti. Itu sangat merugikan dan berpotensi meredupkan semangat pejabat lain yang ingin bersih," ujarnya.

"Kami berharap semangat integritas ini terus dijaga. PP HIMMAH siap menjadi pengawal agar kebenaran tetap tegak, dan narasi kebohongan segera padam," tutup Razak.

(Fahmi Firdaus )

Halaman:
Share :
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
Terpopuler
Telusuri berita News lainnya