Meskipun berbagai inisiatif telah dikembangkan, implementasi kota kolaborasi masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya partisipasi bermakna, lemahnya koordinasi antaraktor, ketimpangan digital, rendahnya modal sosial, serta keterbatasan kapasitas kelembagaan. Keberhasilan Jakarta sebagai kota kolaborasi bergantung pada kemampuan membangun kepercayaan, memperkuat jejaring sosial, meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta menjadikan masyarakat sebagai mitra sejajar dalam setiap proses kebijakan publik. Dengan demikian, kolaborasi tidak hanya menjadi slogan pembangunan, tetapi benar-benar menjadi praktik demokrasi yang menghasilkan tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan bersama.
(Rahman Asmardika)