Pilah Sampah, DPRD DKI: Jangan Cuma Balai Kota, Terapkan di Seluruh Kantor Pemerintah

"Jangan sampai waste station hanya ada di Balai Kota sementara di kantor-kantor pemerintah lainnya belum berjalan. Kalau ingin mengubah perilaku masyarakat, pemerintah harus lebih dulu menunjukkan konsistensinya," tuturnya.

Selain perluasan implementasi, Nabilah meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI menyiapkan sistem evaluasi dan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan pemilahan sampah di seluruh kantor pemerintah provinsi. Sebab, efektivitas program harus diukur menggunakan indikator yang jelas, mulai dari tingkat kepatuhan pegawai dalam memilah sampah hingga besarnya pengurangan volume sampah yang dikirim ke TPST Bantargebang.

"Kesadaran kolektif tidak lahir dari slogan, tetapi dari kebiasaan yang dibangun setiap hari. Pemerintah harus menjadi role model agar gerakan pilah sampah benar-benar menjadi budaya baru di Jakarta," tuturnya.

Dengan adanya gerakan ini, Nabilah berharap bisa menjadi langkah awal menuju sistem pengelolaan sampah yang lebih disiplin, terintegrasi, dan berkelanjutan. Pemerintah juga perlu menerapkan sanksi secara tegas bagi masyarakat yang tidak melakukan pemilahan sampah, sehingga target pengurangan sampah di Jakarta dapat tercapai secara optimal dan ketergantungan terhadap TPST Bantargebang terus berkurang.
 

(Arief Setyadi )