GAZA – Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) mencapai kesepakatan dengan Hamas dan Israel untuk mengakhiri genosida di Gaza. Kesepakatan tersebut mencakup ketentuan yang membahas senjata Hamas dan penarikan bertahap pasukan pendudukan Israel dari daerah kantong Palestina tersebut.
Seorang pejabat Hamas mengungkap detail dari kesepakatan yang dicapai melalui negosiasi panjang tersebut, termasuk terkait persenjataan kelompok pejuang Palestina itu dan penarikan militer Zionis dari Gaza.
"Sebuah kesepakatan telah tercapai mengenai masalah senjata... Lebih lanjut, sebuah kesepakatan telah tercapai mengenai penarikan bertahap (pasukan Israel)" dari Gaza, kata seorang pejabat Hamas kepada AFP pada Jumat (31/7/2026) setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan perkembangan tersebut.
Menurut pejabat Hamas, kelompok Palestina itu sekarang mengharapkan para mediator dan Dewan Perdamaian Trump untuk memastikan bahwa Israel mematuhi ketentuan kesepakatan tersebut.
Ghazi Hamad, anggota tim negosiasi Hamas, mengatakan bahwa gerakan tersebut membuat "konsesi demi rakyat kami di Gaza, untuk menyelamatkan mereka dari pembunuhan dan pengusiran".
Ia mengatakan bahwa masalah senjata kelompok tersebut terkait dengan penarikan Israel, penempatan Komite Nasional, dan pekerjaan rekonstruksi di wilayah tersebut.
"Israel tidak akan campur tangan dalam masalah perlucutan senjata. Komite Nasional adalah badan yang akan melaksanakan tugas ini," katanya, sebagaimana dilansir AFP.
"Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG) akan mengelola dan melaksanakan katalogisasi serta penyimpanan senjata sesuai dengan jadwal yang telah disepakati," kata pejabat senior tersebut.
"Komite Nasional akan menjadi satu-satunya entitas yang berwenang untuk menyimpan, menahan, atau mengendalikan senjata di Gaza."
NCAG, yang dibentuk oleh Dewan Perdamaian, belum memasuki Gaza.
Hamad mengatakan kesepakatan itu tercapai setelah negosiasi yang "panjang dan sulit" yang dimulai sekitar enam bulan lalu.
"Kesepakatan tersebut membahas pengakhiran perang, masuknya Komite Nasional ke Jalur Gaza, penarikan Israel dari Gaza, rekonstruksi, dan pengerahan pasukan internasional," katanya kepada AFP.
"Ini adalah kerangka kerja terintegrasi yang komponen-komponennya harus tetap saling terkait," kata Hamad, seraya menambahkan bahwa kelompok-kelompok bersenjata lainnya juga harus dibubarkan.
Ia mengatakan Hamas sekarang akan membahas detail implementasi dengan para mediator dan menyepakati jadwal untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.
"Proses ini akan memakan waktu sekitar 14 hari, atau mungkin lebih lama. Kita harus menyepakati setiap detail: bagaimana kesepakatan akan diimplementasikan, kapan akan diimplementasikan, dan mekanisme untuk melaksanakannya. Inilah yang akan terjadi dalam beberapa hari mendatang."
"Kesepakatan tersebut berisi ketentuan yang jelas yang menyatakan bahwa Israel harus berkomitmen dan melaksanakan kewajibannya. Jika Israel tidak melaksanakan kesepakatan tersebut, kami pun tidak akan melaksanakannya," tambah Hamad.
Awal bulan ini, Hamas mengumumkan pembubaran badan yang memerintah Gaza selama hampir dua dekade, membuka jalan bagi NCAG untuk menerapkan pemerintahan sipil di wilayah yang dihuni lebih dari dua juta warga Palestina yang terkepung.
Keputusan tersebut menandai pergeseran politik yang signifikan oleh Hamas, yang telah memerintah Gaza sejak mengambil alih kendali dari gerakan Palestina saingan, Fatah, pada tahun 2007 setelah memenangkan pemilihan legislatif tahun sebelumnya.
Sementara itu, pejabat senior Hamas juga menegaskan bahwa masalah pengatalogan senjata kelompok tersebut "akan bertepatan dengan penarikan bertahap Israel dari wilayah yang berada di bawah kendali Israel di Gaza, yang mengarah pada penarikan penuh".
Sejak gencatan senjata diberlakukan pada 10 Oktober, pasukan Israel telah memperluas wilayah pendudukan mereka di Gaza, dan saat ini menguasai lebih dari 60 persen wilayah tersebut.
Israel telah membunuh lebih dari 73.000 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan melukai lebih dari 174.000 lainnya dalam genosida di Gaza sejak Oktober 2023.
Israel telah menghancurkan sebagian besar wilayah tersebut dan menyebabkan seluruh penduduknya mengungsi.
Para analis mengatakan bahwa jumlah korban tewas akibat genosida Israel yang dikutip oleh pejabat Palestina adalah angka yang kurang tepat, dengan angka sebenarnya berpotensi dua hingga tiga kali lebih tinggi.
Gencatan senjata tersebut ditengahi berdasarkan rencana 20 poin Trump untuk Gaza, yang diawasi oleh Dewan Perdamaian, yang diketuai oleh Trump.
Terlepas dari gencatan senjata yang mulai berlaku pada 10 Oktober 2025, Israel terus melakukan pelanggaran setiap hari di seluruh Gaza, menewaskan 1.214 warga Palestina dan melukai 3.977 lainnya, sebagian besar perempuan dan anak-anak, serta menyebabkan kerusakan yang meluas.
(Rahman Asmardika)