MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) akan digelar di PP Bahrul Ulum, Tambakberas Jombang Jawa Timur, pada 27-31 Agustus 2026. Namun sejumlah PWNU dan PCNU belum menerima undangan resmi.
Cicit Syaikhona Kholil Bangkalan, Kiai Dimyati Muhammad alias Lora Dim mengatakan, padahal waktu pelaksanaan Muktamar NU tinggal menghitung hari.
“Kami khawatir undangannya mepet. Kalau dikirim H-7, tiket pesawat dan kereta pasti sudah mahal, bahkan habis. Terutama PWNU-PCNU luar Jawa, bahkan banyak yang dari daerah kepulauan. Padahal, diantara mereka berangkat rombongan,” ujar Kiai Dimyati, Jumat (14/8/2026).
Sekretaris PCNU Bangkalan, Madura mengaku mendapat banyak aduan dari fungsionaris PCNU luar Jawa terkait belum adanya undangan resmi muktamar. Bahkan diantara mereka juga mengkhwatirkan pelaksanaan muktamar, mundur dari jadwal semula.
“Tidak ada undangan hingga saat ini membuat mereka menduga-duga. Pastinya, kesulitan mengurus administrasi internal untuk berangkat, SK delegasi, hingga koordinasi teknis keberangkatan,” ungkapnya.
“Mereka juga mengeluh, semua belum pasti, justru sudah ditekan untuk menyerahkan daftar Ahlul Halli wal Aqdi atau AHWA. Padahal belum ada surat permohonan resmi dari panitia, mekanisme dan penjelasan lengkapnya,” lanjutnya.
Dikatakannya, AHWA adalah pemegang hak suara tertinggi di Muktamar. Karena itu, penentuan nama AHWA sangat strategis dan rawan dipolitisasi.
“Mereka harus hati-hati. Masa depan jam’iyyah NU ada di tangan mereka. Sekali salah menulis dan tanda-tangan, maka nasib NU menjadi taruhannya,”ujarnya.
Dikatakan Kiai Dimyati Muhammad, benteng pertahanan kedaulatan NU justru berada di tangan PWNU dan PCNU.
“Surat resmi panitia dijadikan dasar menentukan dan tanggal surat rekomendasi usulan AHWA. Sehingga, surat sebelumnya yang dipaksan diminta, bisa dicabut karena cacat administrasi dan prosedur,” ujarnya.
“Menjaga kedaulatan dan marwah jam’iyyah, itu yang utama. Harus tegas bersikap, dan konsisten,” pungkasnya.
(Fahmi Firdaus )