JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmennya saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Pesan kuat dari pidato itu menunjukkan komitmen pemerintah untuk menghadirkan negara melalui kebijakan yang konkret dan menyentuh kebutuhan masyarakat.
Menurut Ketua Umum DPP Arus Bawah Prabowo (ABP) Michael F. Umbas, pidato tersebut bukan sekadar laporan capaian. Namun, menggambarkan arah perubahan yang tengah dijalankan pemerintah.
“Pidato Presiden Prabowo hari ini memperlihatkan bahwa pemerintah tidak ingin berhenti pada retorika. Ada keberanian mengambil keputusan, menyelesaikan persoalan yang selama bertahun-tahun dianggap sulit, dan yang paling penting, keberpihakan kepada rakyat,” kata Umbas dalam keterangannya.
Umbas menilai keberhasilan kebijakan tersebut nantinya harus dilihat dari dampak langsung yang dirasakan masyarakat. Menurutnya, berbagai program pemerintah kini memasuki tahap yang menuntut hasil nyata di tingkat akar rumput.
“Ukuran keberhasilan bukan hanya berapa banyak kebijakan yang dibuat, tetapi seberapa besar manfaatnya dirasakan rakyat. Dan dampak positif itu mulai dirasakan. Karena itu, ABP akan terus mendukung sekaligus mengawal agar transformasi ini benar-benar sampai ke bawah,” katanya.
Ia juga menyoroti program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), perbaikan sekolah, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan penciptaan lapangan kerja. Bagi Umbas, perhatian terhadap gizi dan kualitas pendidikan menunjukkan bahwa pembangunan tidak semestinya hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Anak-anak yang sehat, mendapatkan makanan bergizi dan pendidikan yang layak adalah investasi terbesar bangsa. Transformasi tidak boleh hanya terlihat dalam statistik. Transformasi harus hadir di meja makan rakyat, di sekolah, di layanan kesehatan, dan dalam terbukanya kesempatan kerja,” tuturnya.
Di sisi lain, Umbas mendukung langkah pemerintah menata kembali badan usaha milik negara (BUMN). Dalam pidatonya, Prabowo menyinggung banyaknya entitas BUMN hingga anak, cucu, dan cicit perusahaan. Pemerintah menargetkan jumlah BUMN dapat ditekan menjadi paling banyak 300 pada akhir 2026.
“BUMN harus benar-benar menjadi kekuatan ekonomi nasional. Struktur yang terlalu gemuk jangan sampai justru membebani dan membuat negara tidak efisien. Keberanian melakukan restrukturisasi patut didukung sepanjang arahnya jelas: memperkuat tata kelola, meningkatkan daya saing dan memperbesar manfaat BUMN bagi negara dan rakyat,” katanya.
Umbas menegaskan, dukungan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka tidak cukup berhenti pada dukungan politik. Menurutnya, relawan juga memiliki tanggung jawab untuk ikut mengawasi pelaksanaan program agar tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan perhatian lebih besar.
“Relawan jangan hanya hadir ketika pemilu dan jangan hanya bertepuk tangan ketika pemerintah berhasil. Tugas moral kita adalah ikut mengawal, memastikan program berjalan, sekaligus menjaga agar manfaatnya benar-benar sampai kepada rakyat, terutama mereka yang paling membutuhkan,” tegasnya.
Umbas menegaskan, bahwa ABP akan terus mendukung sekaligus mengawal jalannya pemerintahan hingga tingkat akar rumput. Ia menilai pidato kenegaraan tersebut menjadi penegasan arah pembangunan sekaligus dorongan bagi seluruh elemen bangsa untuk ikut memastikan kebijakan pemerintah menghasilkan manfaat nyata.
“Pidato hari ini adalah penegasan arah sekaligus kontrak moral untuk bekerja lebih keras. Presiden sudah menunjukkan arah, keberanian dan targetnya. Sekarang tugas seluruh elemen bangsa adalah bergotong royong memastikan transformasi itu benar-benar menghasilkan Indonesia yang lebih kuat, mandiri dan sejahtera. Negara harus hadir, dan rakyat harus merasakan kehadiran itu,” ujarnya.
(Arief Setyadi )