Pemprov DKI Gandeng KPK Awasi Proyek Berisiko Penyimpangan

Pengawasan tidak hanya dilakukan pada tingkat kebijakan, tetapi juga menyasar pelaksanaan proyek di lapangan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.

“Kami hadir untuk mendukung program-program kerja dari Pemerintah Provinsi DKI agar proyek-proyek pembangunan semua dapat dilaksanakan dengan baik dan benar serta penuh rasa tanggung jawab,” ujar Johanis.

Johanis juga mengajak masyarakat ikut mengawasi penggunaan anggaran pemerintah. Warga diminta melaporkan jika menemukan dugaan penyalahgunaan kewenangan atau uang negara.

“Tolong disampaikan kepada Pak Gubernur dan disampaikan juga pada kami agar kami dapat berkoordinasi dengan Pak Gubernur untuk kemudian mengambil tindakan tegas terhadap pelaku-pelaku yang menyalahgunakan kewenangan,” tegasnya.

Kampanye antikorupsi tersebut diikuti sekitar 10.530 peserta, mulai dari ASN Pemprov DKI dan BUMD hingga pengurus RT/RW, LMK, PKK, Karang Taruna, Dasawisma, serta Jumantik.

Selain kegiatan fun walk, Pemprov DKI juga menghadirkan sejumlah layanan publik gratis di lokasi, termasuk layanan administrasi kependudukan, kesehatan, dan pelayanan pajak daerah.
 

(Awaludin)