JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa kebijakan lalu lintas seperti ganjil-genap hingga Car Free Day (CFD) tidak boleh sekadar menjadi agenda seremonial. Ia menuntut setiap keputusan yang diambil Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan dampak nyata dan bernilai manfaat bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Pramono di tengah langkah Pemprov DKI Jakarta yang sedang mengevaluasi efektivitas 10 tahun penerapan ganjil-genap, sekaligus mengkaji wacana perluasan pelaksanaan CFD hingga ke hari Sabtu.
“Intinya begini, saya tidak mau kebijakan itu hanya bersifat seremonial dan tidak memberikan dampak yang signifikan bagi perubahan atau bagi masyarakat,” ujar Pramono kepada wartawan, Senin (28/9/2026).
Pramono menjelaskan bahwa dirinya akan menerima laporan evaluasi atas kedua kebijakan tersebut dari Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Budi Awaluddin, pada Senin sore. Oleh karena itu, ia mengaku belum bisa memastikan keputusan akhir yang akan diambil terkait ganjil-genap maupun CFD.
“Saya berharap apa pun yang nanti akan diputuskan, apakah itu ganjil-genap ataukah Car Free Day, itu adalah keputusan yang memberikan manfaat banyak bagi masyarakat Jakarta. Karena itu menjadi tujuan utama kita semua,” tegasnya.
Sebagai informasi, sistem ganjil-genap telah diberlakukan di Jakarta selama kurang lebih 10 tahun sebagai strategi mengendalikan kemacetan lalu lintas. Evaluasi menyeluruh kini dilakukan untuk menilai sejauh mana efektivitasnya terhadap mobilitas warga.
Sementara itu, agenda CFD yang selama ini rutin digelar setiap hari Minggu juga berpotensi diperluas ke hari Sabtu. Pemprov DKI Jakarta masih memperhitungkan dengan cermat dampaknya terhadap ruang publik warga dan aktivitas ekonomi lokal.
(Rahman Asmardika)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.