Shanghai Lumpuh Diterjang Topan Dolphin, Inisiatif "Kota Spons" China Disorot

JAKARTA - Topan Dolphin yang melanda China pekan lalu membawa angin dan hujan yang merendam sejumlah kota di Negeri Tirai Bambu. Situasi ini memperlihatkan pemandangan yang tampaknya bertolak belakang dengan "tata kelola ekologis" yang digembar-gemborkan Beijing.

Shanghai, pusat keuangan China yang gemerlap dan kota yang kerap dipamerkan Partai Komunis China (PKC) sebagai bukti modernisasinya, berubah menjadi danau dalam hitungan jam. Jalanan berubah menjadi sungai, pintu masuk kereta bawah tanah menjadi air terjun, dan toko-toko mewah di kawasan The Bund harus menyaksikan barang dagangan senilai lebih dari satu juta yuan hanyut terbawa air.

Seharusnya Bisa Ditangani

Kritik mengatakan apa yang terjadi sepenuhnya bisa diprediksi dari model tata kelola yang lebih mengutamakan beton dan kontrol alih-alih infrastruktur yang benar-benar berfungsi. Mereka mengatakan bahwa meski Topan Dolphin dahsyat, intensitasnya bukanlah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam skala global, dengan kota-kota di Jepang, Taiwan, dan wilayah Asia lainnya secara rutin menghadapi badai dengan kekuatan serupa tanpa berujung pada kekacauan.

Yang membuat Dolphin menjadi bencana besar di China adalah kombinasi antara curah hujan ekstrem dan pengabaian infrastruktur selama berpuluh-puluh tahun.

Dilansir Khabarhub, Jumat (21/8/2026), stasiun cuaca pusat Shanghai mencatat curah hujan sekitar 313 hingga 316 milimeter dalam waktu 24 jam—sebuah rekor yang melampaui catatan sejak stasiun tersebut mulai mendata cuaca pada tahun 1873, lebih dari 150 tahun yang lalu. Lebih dari satu juta orang dievakuasi di wilayah China timur, hampir 950 penerbangan dibatalkan di dua bandara Shanghai, dan seluruh distrik seperti Jiading serta Qingpu terendam air selama berhari-hari.

Supermarket di lantai bawah tanah kebanjiran hingga menyerupai akuarium. Seorang pemilik toko, yang baru setahun sebelumnya menginvestasikan seluruh tabungannya untuk usahanya, menceritakan bagaimana ia menyaksikan air banjir naik hingga ke lantai tiga dan melenyapkan segala sesuatu yang telah ia bangun.

Semua ini bukanlah hal baru. Skenario serupa pernah terjadi di Zhengzhou pada 2021, ketika badai "sekali dalam seribu tahun" menewaskan ratusan orang yang terjebak di dalam terowongan kereta bawah tanah yang terendam banjir. Hal yang sama juga terjadi di Beijing pada 2023, saat sisa-sisa Topan Doksuri menewaskan puluhan orang dan memaksa pemerintah untuk sengaja membanjiri kota yang lebih kecil, Zhuozhou, demi menyelamatkan ibu kota—sebuah keputusan yang memicu kemarahan publik.

Setiap kali, para pejabat menjanjikan reformasi. Setiap kali pula, badai berikutnya datang dan kota-kota kembali tenggelam.

Kegagalan "Kota Spons"?

Inti dari strategi penanggulangan banjir Beijing adalah inisiatif "kota spons" (sponge city), yang diluncurkan pada 2015 dan didukung langsung oleh Presiden Xi Jinping. Inisiatif ini mencakup penggunaan permukaan jalan yang dapat menyerap air, taman hujan, dan kolam retensi yang dirancang agar kota dapat menyerap air hujan layaknya spons, alih-alih mengalirkannya ke jaringan pipa yang sudah kewalahan menampung debit air. Secara teoretis, ini adalah gagasan masuk akal yang mengadopsi prinsip-prinsip rekayasa ekologis yang telah teruji dan diterapkan di seluruh dunia.

Namun dalam praktiknya, inisiatif ini justru menjadi salah satu proyek infrastruktur paling sia-sia dan boros di era kepemimpinan Xi. Pemerintah pusat telah mengucurkan dana sekitar USD 232 miliar—bahkan beberapa perkiraan menyebut total pengeluaran hingga tahun 2030 bisa mencapai hampir USD 1 triliun—ke dalam program ini. Ironisnya, menurut perhitungan para peneliti, sejak program ini dimulai, banjir tetap mengakibatkan hampir 4.700 kematian dan kerugian lebih dari USD 70 miliar di berbagai provinsi di China.

Hanya sebagian kecil dari 654 kota di China yang bersedia mengesahkan peraturan daerah untuk menerapkan standar kota spons, meskipun subsidi dari pusat telah mengalir selama satu dekade.

Dana yang seharusnya digunakan untuk "kota spons" digunakan pejabat daerah untuk melabeli berbagai proyek, mulai dari renovasi taman hingga pelapisan ulang permukaan alun-alun, yang tak berkaitan dengan penanganan banjir. 

Akibatnya, kapasitas drainase yang sesungguhnya—yang tertanam di bawah tanah dan tidak terlihat saat kunjungan inspeksi—justru terabaikan. Sebagian besar kota di China, termasuk kota-kota metropolitan utama seperti Shanghai, Beijing, dan Guangzhou, masih dibangun dengan standar ketahanan banjir tahunan (kemungkinan banjir berulang sekali dalam setahun) yang hanya mampu menangani curah hujan sekitar 36 mm per jam.

Sebagai perbandingan, kota-kota seperti London, Paris, Tokyo, dan New York menggunakan standar ketahanan banjir lima tahunan sebagai tolok ukur dasar. Jaringan pipa bawah tanah Beijing, yang merupakan warisan model era Soviet, dibangun dengan biaya murah dan posisi dangkal; sistem ini dirancang untuk curah hujan biasa, bukan untuk menghadapi hujan ekstrem yang kini semakin sering terjadi seiring dengan pemanasan iklim.

Siapa yang Sebenarnya Bertanggung Jawab?

Ini bukan sekadar nasib buruk atau musim topan yang luar biasa ganas—meskipun tahun 2026 memang membawa siklus badai Pasifik yang sangat aktif. Ini adalah konsekuensi yang dapat diprediksi dari sistem pemerintahan yang lebih mengutamakan citra kemajuan daripada substansi nyata; yang membungkam pengawasan media lokal terhadap kontrak konstruksi; serta yang memandang kemarahan publik—seperti reaksi keras saat Zhuozhou dikorbankan demi melindungi Beijing—sebagai masalah humas yang harus disensor, bukannya sebagai sinyal yang harus ditanggapi.

Korupsi dalam anggaran infrastruktur daerah merupakan rahasia umum, bahkan dalam diskursus kalangan yang pro-partai; kontrak diberikan kepada pengembang yang memiliki koneksi politik, anggaran pemeliharaan dipangkas begitu seremoni peresmian usai, dan sistem perkerasan jalan yang mampu menyerap air (permeable pavement) justru tersumbat sedimen serta tidak pernah dirawat dengan layak—sebagaimana diungkapkan dalam penelitian teknik asal China yang telah melalui tinjauan sejawat (peer-review).

Para perencana ekonomi pemerintah tentu mengetahui semua hal ini. Keputusan untuk membiarkannya tanpa perbaikan—sembari terus menggembar-gemborkan konsep "kota spons" sebagai pencapaian unggulan era Xi—merupakan sebuah keputusan kebijakan itu sendiri; kebijakan yang pada akhirnya memaksa warga biasa untuk menerjang banjir setinggi pinggang di salah satu kota terkaya di dunia.

Selama tata kelola penanganan banjir di China tidak tunduk pada mekanisme selain tolok ukur internal partai—seperti audit independen, kebebasan pers yang mampu menyelidiki praktik suap kontraktor, serta akuntabilitas daerah yang tidak menguap begitu saja saat berita tentang topan berlalu dari sorotan publik—maka Shanghai, Beijing, Zhengzhou, dan puluhan kota lainnya akan terus berubah menjadi lautan air setiap musim panas, badai demi badai, dekade demi dekade.

(Rahman Asmardika)