Selain ketersediaan dokter, Dinas Kesehatan diminta meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan langsung ke instalasi farmasi di setiap puskesmas. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan manajemen perencanaan dan pelaporan stok obat dilakukan secara tertib.
"Dengan demikian, maka potensi kekosongan obat dapat dideteksi dan dicegah lebih dini sebelum akan berdampak terhadap pasien," tegas politikus Partai Perindo ini.
Dia turut mengingatkan agar sistem dokter penanggung jawab atau layanan on-call dipastikan berjalan efektif di lapangan. Penerapan sistem tersebut harus menjamin keselamatan warga tanpa mengorbankan kualitas penanganan pasien yang sedang membutuhkan pertolongan cepat.
"Semua upaya yang dilakukan itu demi tingkatkan mutu pelayanan maupun derajat kesehatan, untuk masyarakat di Bumi Habangkalan Penyang Karuhei Tatau," pungkas Yulius.
(Arief Setyadi )