Nyatakan Pasal 240 dan 241 KUHP Inkonstitusional, MK Batalkan Ketentuan Pidana Penghinaan Pemerintah

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (28/8/2026) mengabulkan seluruh permohonan perkara Nomor 282/PUU-XXIII/2025 yang diajukan 12 mahasiswa terkait uji materi Pasal 240 dan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 240 mengatur tentang penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara.

"Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK, Suhartoyo ketika membacakan amar putusan, Jumat (28/8/2026).

Suhartoyo menegaskan pasal 240 dan pasal 241 KUHP baru inkonstitusional. Dengan demikian, ketentuan aturan tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.

"Menyatakan Pasal 240 dan Penjelasan Pasal 240 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata dia.

"Menyatakan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," sambungnya.

Adapun Pasal 240 KUHP baru menyatakan:

(1) Setiap Orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina pemerintah atau lembaga negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

(2) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. 

(3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina. 

(4) Aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis oleh pimpinan pemerintah atau lembaga negara.