Ekonomi Politik NU dan Pesantren

Penulis: Prof. Didik J Rachbini, PhD - Rektor Universitas Paramadina

HAMPIR setengah abad yang lalu, pada tahun 1980-an, pesantren masih terbelakang sebagaimana masyarakat pada umumnya. Pada saat itu ada gagasan cemerlang dari Dawam Rahardjo dan LP3ES untuk melakukan riset advokasi pengembangan pesantren. Gus Dur ada di dalamnya, ikut terlibat meskipun pada akhirnya berbeda pendapat dan berpisah. Sama-sama menjadi peneliti di LP3ES.

Ide dasar dari riset advokasi ini adalah modernisasi pesantren, yang didukung oleh lembaga-lembaga LN seperti FNS Jerman, USAID, dan lain-lain. Ide dasar modernisasi pesantren, jika berhasil memajukan pesantren, maka Indonesia akan maju dan modern. Gerakan ini didasarkan pada masalah faktual di pedesaan dan pesantren pada umumnya, yakni masalah kemiskinan, pendidikan terbatas, dan keterampilan rendah.

Kini setelah setengah abad, pesantren sudah berkemajuan sangat luar biasa. Mobilitas vertikal masyarakat pesantren berjalan sangat pesat. Kelas menengah di pesantren meningkat luar biasa, kaum intelektual tumbuh cepat di pesantren, dan banyak doktor dan guru besar tumbuh dari lingkungan pesantren, dalam hal ini lingkungan NU.

Inilah sesungguhnya, menurut saya, tugas berat dan paling utama dari elite pimpinan NU yang baru. Elite NU ke depan seharusnya mengedepankan program untuk modernisasi pesantren sebagaimana ide dasar program LP3ES di waktu yang lalu.

Kemajuan besar di pesantren dan lingkungan masyarakat nahdliyin sudah lebih dari yang diharapkan, tetapi masih ada pekerjaan rumah yang harus terus dilanjutkan. Sebaiknya elite NU dan PKB bersatu dengan solid untuk kepentingan masyarakatnya dengan menghindari politik praktis jangka pendek, kepentingan orang per orang, dan segelintir kelompok kecil di dalamnya.