Syafril Nasution: Lawan Disinformasi dengan Informasi yang Benar dan Tepercaya

JAKARTA - Corporate Secretary MNC Group dan Direktur Pemberitaan iNews Media Group, Syafril Nasution, menjadi salah satu narasumber dalam Forum Koordinasi Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) di Graha Marinir Panti Perwira, Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2026).

Forum tersebut mengusung tema “Optimalisasi Peran Humas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam Menghadapi DFK dan Disrupsi Informasi”.

Dalam forum tersebut, Syafril Nasution hadir sebagai perwakilan industri media yang memberikan pandangan mengenai peran media dalam menghadapi disinformasi di era digital.

Syafril menyebut pola konsumsi informasi masyarakat telah berubah drastis seiring perkembangan teknologi digital. Jika sebelumnya masyarakat harus mencari informasi melalui koran, radio, atau televisi, kini informasi datang langsung ke perangkat digital pengguna.

“Sekarang informasi itu atau berita itu datang dengan sendirinya ke gadget kita. Kita tidak susah-susah sepanjang kita mempunyai aplikasinya, pasti itu akan datang langsung ke gadget kita,” kata Syafril.

Syafril mengingatkan risiko informasi yang tidak akurat dapat memunculkan persepsi keliru di masyarakat. Bahkan, informasi palsu atau hoaks berpotensi menimbulkan keresahan dan memengaruhi kehidupan publik.

“Risiko informasi yang tidak akurat itu tentunya bisa membuat persepsi keliru bagi orang yang mendengarkan, yang menerima. Kemudian kalau itu berupa hoax, itu bisa juga menimbulkan keresahan bagi yang menerima,” ujarnya.

Dalam menjalankan fungsi komunikasi publik, Syafril menilai humas harus melakukan verifikasi terhadap data dan fakta sebelum menyampaikan informasi kepada masyarakat maupun media.

Selain verifikasi, dia menekankan pentingnya penyampaian informasi secara utuh agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Namun, humas juga harus memiliki kemampuan untuk memilah informasi yang dapat dipublikasikan dan yang perlu dibatasi sesuai dengan kepentingan institusi.

Syafril juga menyoroti pentingnya keberanian melakukan koreksi apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian informasi.

“Kita harus berani juga melakukan koreksi terhadap informasi tadi. Di sini saya sebutkan etika kita sebagai humas bersedia untuk mengoreksi apabila terdapat suatu kesalahan informasi yang kita lakukan,” ujarnya.

Menurut dia, hubungan antara media dan humas harus dibangun atas dasar kecepatan, akurasi, transparansi, dan akuntabilitas. Informasi yang diberikan kepada media harus benar dan tidak berpihak, sementara keterbukaan perlu dilakukan sepanjang tidak menimbulkan dampak lain yang lebih luas.

Syafril mengungkapkan upaya melawan disinformasi bukan dilakukan dengan mengendalikan arus informasi, melainkan memastikan informasi yang disampaikan benar dan dapat dipercaya publik.

“Di dalam melawan disinformasi itu bukan kita untuk mengendalikan informasi tadi tapi kita bagaimana memastikan informasi yang kita berikan itu bahwa itu benar, transparan, dan tentunya bisa dipercaya oleh masyarakat,” katanya.

Dia menambahkan, di tengah era disrupsi informasi, perhatian publik memang penting, tetapi kepercayaan publik harus menjadi prioritas utama.

“Perhatian publik itu memang dibutuhkan tapi kepercayaan publik harus nomor satu yang kita utamakan sehingga informasi yang kita sampaikan tadi tidak membuat suatu kegaduhan,” ujar Syafril.

Forum Koordinasi Bakohumas Kemenko Polkam dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago. Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat pemerintah, antara lain Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Qodari, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Letjen TNI (Purn.) Lodewijk F. Paulus, serta Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali.
 

(Awaludin)