Mendagri Tito Ajak 10 Negara Perkuat Perbatasan, Bentuk Tim Khusus Persoalan Pulau Sebatik

JAKARTA – Pemerintah memperkuat komunikasi dan kerja sama pengelolaan perbatasan dengan negara-negara tetangga dengan menggelar pertemuan “Strengthening Cooperation in Managing Our Border to Promote Prosperity”.

Pertemuan itu dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Kepala BNPP RI. Forum ini menegaskan kembali posisi perbatasan sebagai bagian penting dari kedaulatan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Diketahui, Indonesia memiliki perbatasan dengan 10 negara tetangga. Tiga negara berbatasan darat, yakni Malaysia, Papua Nugini, dan Timor-Leste. Tujuh negara berbatasan laut, yaitu Singapura, Australia, Filipina, Vietnam, Thailand, India, dan Palau. Keragaman relasi itu membuat pengelolaan perbatasan tidak bisa berjalan sendiri.

Tito menegaskan hubungan baik dengan negara tetangga merupakan bagian penting pelaksanaan mandat BNPP RI. Lembaga ini mengoordinasikan kementerian dan lembaga yang bertugas di kawasan perbatasan. “Nomor satu tentu saja untuk melindungi kedaulatan negara, khususnya menjaga dan mengamankan batas wilayah kita,” ujar Tito di Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Selain itu, penyelesaian persoalan perbatasan tetap menjadi perhatian. Tito mengapresiasi pembicaraan dengan Malaysia yang telah menghasilkan penyelesaian sejumlah area sengketa. Meski begitu, perhatian kini tertuju pada Pulau Sebatik. Pulau yang terbagi antara Indonesia dan Malaysia itu memiliki karakteristik tersendiri dalam pengelolaan perbatasan.

‘’BNPP RI bersama kementerian dan lembaga terkait membentuk tim khusus. Tim ini akan membahas persoalan Pulau Sebatik bersama pemerintah Malaysia. Langkah itu menunjukkan pengelolaan perbatasan tidak hanya soal garis di peta, tetapi juga tata kelola kawasan dan kehidupan masyarakat,’’pungkasnya.

Pengelolaan perbatasan melibatkan banyak unsur. Mulai dari TNI, Polri, imigrasi, bea cukai, karantina, hingga kementerian dan lembaga terkait. BNPP RI juga bertanggung jawab mengelola Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Saat ini ada 15 PLBN dan ditargetkan bertambah menjadi 24 PLBN.

Tito menegaskan, fokus BNPP RI tidak hanya menjaga garis batas. Lembaga ini juga mendapat mandat mengembangkan kawasan perbatasan sebagai bagian pertumbuhan ekonomi dan interaksi antarnegara.