Berencana Gratiskan PTN, Presiden Prabowo Jalankan Amanat Konstitusi

Terkait kebutuhan anggaran, Yuddy berpandangan pembahasan mengenai kemampuan keuangan negara merupakan hal yang wajar. Namun, menurut dia, keterbatasan anggaran tidak semestinya langsung dijadikan alasan untuk mengesampingkan program tersebut karena persoalan utamanya adalah menentukan prioritas dalam kebijakan fiskal.

"Ketika negara menempatkan pendidikan sebagai prioritas, pertanyaannya bukan lagi ada atau tidak ada uangnya, melainkan ke mana uang negara mau diarahkan. Ini soal keberanian mengambil keputusan politik, dan Presiden Prabowo menunjukkan keberanian itu," tuturnya.

Yuddy menilai pembiayaan program tersebut masih dapat diupayakan melalui APBN dengan melakukan efisiensi dan mengarahkan kembali anggaran dari sejumlah program pembangunan. Ia juga berpendapat pemerintah tidak harus bergantung pada dana hasil penyitaan aset tindak pidana korupsi. 

Untuk tahap awal, program dapat dimulai pada tahun anggaran 2027 dengan memprioritaskan sekolah negeri dari tingkat dasar hingga SLTA di wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, terutama kawasan pedesaan.

"Mulai dari SD hingga SLTA terlebih dahulu, kemudian bertahap ke wilayah perkotaan, hingga pada saatnya menjangkau perguruan tinggi negeri," katanya.