Pentagon Revisi Data Korban Perang di Iran, Angka Kematian Militer AS Bertambah

WASHINGTON — Departemen Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon) merevisi jumlah kematian anggota militer AS dalam konflik dengan Iran dari angka yang dilaporkan sebelumnya, sehingga menaikkan total resmi menjadi 21 jiwa.

Defense Casualty Analysis System (DCAS) awalnya mencatat 18 kematian militer AS akibat tindakan musuh maupun sebab non-tempur sejak konflik dimulai pada 28 Februari. Bulan lalu, The Washington Post melaporkan—dengan mengutip enam pejabat AS—bahwa basis data tersebut tidak mencerminkan jumlah kematian yang sebenarnya. Menteri Pertahanan Pete Hegseth sempat menyebut temuan tersebut sebagai "kebohongan besar."

Pada Jumat (9/10/2026), basis data tersebut diperbarui dengan memasukkan nama Mayor Sorffly Davius (46) dari Garda Nasional Angkatan Darat yang meninggal di Kuwait pada 6 Maret, serta seorang anggota Angkatan Laut yang meninggal akibat bunuh diri pada September.

Data tersebut juga mencatat kematian Sersan Devin A. Seibel (26) yang tewas dalam kecelakaan saat latihan di Irak pada Mei. Namun, pihak militer tidak mengaitkan insiden tersebut secara langsung dengan perang melawan Iran, melainkan mengategorikannya di bawah Operation Inherent Resolve—kampanye selama satu dekade melawan Islamic State (IS). Dimasukkannya nama tersebut menjadikan total keseluruhan kematian militer AS di Timur Tengah sejak 28 Februari menjadi 22 jiwa, sesuai dengan angka yang dilaporkan sebelumnya.

Data terbaru juga mencatat adanya 865 anggota militer yang mengalami luka-luka.

Anggota DPR AS dari Partai Demokrat, Adam Smith dan Chrissy Houlahan, mengkritik keras kesalahan pencatatan tersebut dan menyebutnya sebagai hal yang "memalukan" bagi militer.

"Tidak ada alasan yang dapat membenarkan kesalahan sebesar ini," tegas mereka dalam pernyataan bersama, sebagaimana dilansir RT.

Saat dimintai konfirmasi oleh The Washington Post, Pentagon tidak menjelaskan detail perubahan data tersebut, tetapi menyatakan pihaknya "tetap berkomitmen teguh untuk melakukan pendataan yang transparan dan akurat mengenai seluruh korban di kalangan anggota militer."