Kejagung Geledah Enam Lokasi Terkait Kasus Korupsi Nikel Sultra, Sita Uang Rp11,7 M

JAKARTA – Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita uang tunai sebesar Rp11,7 miliar usai menggeledah enam lokasi di wilayah Jakarta terkait kasus dugaan korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013–2025.

“Bahwa pada hari Kamis kemarin, tanggal 5 November 2026, tim penyidik telah melakukan serangkaian tindakan penggeledahan di wilayah Jakarta, terhadap enam lokasi, bersama dengan tim digital forensik,” kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Saiful Bahri Siregar, kepada wartawan, Jumat (6/11/2026).

Saiful menjelaskan, dari penggeledahan tersebut, pihaknya menyita barang bukti berupa uang sebesar Rp11,7 miliar yang ditemukan di dua lokasi berbeda.

“Dari penggeledahan yang dilakukan, telah ditemukan beberapa barang bukti berupa dokumen dan sejumlah uang. Dari dua tempat ada sejumlah uang, tempat pertama Rp11,2 miliar dan tempat kedua sejumlah Rp595 juta,” ujarnya.

“Serta beberapa penyitaan terkait dengan barang bukti elektronik berupa handphone, laptop, dan CCTV,” sambungnya.

Ia menjelaskan, dugaan tindak pidana tersebut berlangsung pada periode 2013–2025. Terdapat lima perusahaan tambang nikel—mulai dari PT BSJ, PT KAA, PT ANI, PT AMI, PT AMID, hingga PT HJ—yang diduga dikendalikan oleh Arif Kurniawan (AK) selaku penerima manfaat (beneficial owner).

“Bahwa perbuatan pertambangan usaha nikel ini, yang dilakukan lima perusahaan ini dikendalikan oleh AK, sebagai penerima manfaat,” ungkapnya.

Saiful menerangkan, salah satu temuan penyidik adalah manipulasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT BSC dan PT KAA yang seharusnya berakhir pada 2015.

“Tetapi dikenakan suspend sebanyak tiga kali, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga terkait suspend ini harusnya izin IUP-nya itu dihentikan dan dikembalikan kepada negara,” imbuhnya.

Selain itu, perusahaan-perusahaan di bawah kendali AK tersebut diduga kuat menyuap pejabat penyelenggara negara guna melancarkan seluruh proses administrasi dan perizinan tambang.

“Serta dalam proses-proses pengelolaan pertambangan, perusahaan-perusahaan ini telah melakukan pemberian sesuatu untuk mempermudah segala proses administrasi berupa suap kepada penyelenggara negara,” katanya.

Sejauh ini, lanjut Saiful, penyidik telah memeriksa 38 orang saksi. Meski demikian, ia belum merinci identitas para saksi yang telah diperiksa tersebut.

“Serta dalam rangka ke depan kami akan melakukan pengumpulan alat bukti dalam rangkaian untuk memperkuat konstruksi perkara. Sehingga kelak nantinya kami akan limpahkan kepada penuntut umum,” pungkasnya.

(Rahman Asmardika)