Listyo Cs Tersangka Penyadapan, RUU Anti Spionase Jadi Landasan Hukum Lindungi Kedaulatan Nasional

Karena itu, penguatan sistem kontraintelijen dan perlindungan informasi strategis menjadi bagian penting dari pertahanan negara. Namun, upaya tersebut harus dibangun di atas aturan hukum yang tegas, bukan semata-mata berdasarkan kecurigaan terhadap pihak asing.

Arbani mengingatkan, persoalan mendasar yang perlu dibenahi adalah kepastian hukum bagi aparat dalam menangani dugaan aktivitas spionase maupun intervensi asing.

Ia menilai, tanpa definisi dan ketentuan pidana yang jelas, aparat penegak hukum berpotensi menghadapi keterbatasan dalam menentukan tindakan yang dapat dilakukan terhadap aktivitas yang benar-benar mengancam kepentingan nasional.

Menurutnya, negara membutuhkan institusi yang memiliki kapasitas memadai untuk mendeteksi, mengidentifikasi, dan mengantisipasi operasi intelijen asing sebelum berkembang menjadi ancaman terhadap keamanan nasional.

"Jadi ada legitimasi secara hukum yang jelas untuk para penegak hukum untuk bertindak karena sekarang ini penegak hukum berjalan di area abu-abu. Mereka enggak bisa asal menindak kalau tidak ada regulasinya. Sekali lagi mereka tidak bisa asal menindak kalau tidak ada regulasinya," ungkapnya.

Meski demikian, penguatan kewenangan intelijen tidak boleh dimaknai sebagai pemberian kekuasaan tanpa batas. Mekanisme pengawasan, akuntabilitas, perlindungan hak warga negara, serta pembagian kewenangan antara BIN, Polri, dan aparat penegak hukum lainnya harus dirumuskan secara cermat.

Sebab, ancaman spionase asing memang harus dihadapi dengan ketegasan. Namun, tindakan negara juga harus memiliki dasar hukum, bukti yang dapat diuji, dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.

“Negara tidak boleh lengah menghadapi ancaman yang bekerja secara senyap. Namun, negara juga tidak boleh menjadikan dalih keamanan nasional sebagai pembenaran untuk bertindak di luar hukum,”ujarnya.