Ia menegaskan DPR bisa menggunakan hak konstitusionalnya apabila Gibran tidak mau mengundurkan diri. Langkah politik tersebut sesuai amanat konstitusi dalam Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) tahun 1945.
“Kalau tidak mundur, DPR bisa menggunakan hak konstitusionalnya untuk mengambil sikap hak menyatakan pendapat (HMP) dengan dasar Putusan Mahkamah Agung yang bersifat eksekutorial," tegasnya.
(Fahmi Firdaus )