Jaksa KPK Tuntut Anak Usaha PT KAI Bayar Uang Pengganti Rp2,4 Miliar

JAKARTA - Jaksa penuntut umum (JPU) menuntut PT KA Property Management (KAPM) dinyatakan bersalah dalam perkara suap pengadaan proyek perlintasan sebidang jalur kereta api Jawa-Sumatera di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA). Surat tuntutan dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).

Jaksa menyatakan PT KAPM terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan alternatif kedua, yakni Pasal 5 Ayat (1) huruf b UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 126 Ayat (1) KUHP.

Pasal tersebut mengatur tindak pidana pemberian suap kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dilakukan secara bersama-sama dengan pihak lain dan menjadi rangkaian perbuatan berlanjut.

"Kami penuntut umum menuntut agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan terdakwa PT KAPM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," ujar jaksa, Senin.

"Dan apabila penyitaan dan pelelangan harta kekayaan atau pendapatan tersebut tidak cukup, maka pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pencabutan izin usaha jasa konstruksi PT KAPM selama 1 tahun," lanjut jaksa.