Jaksa KPK Tuntut Anak Usaha PT KAI Bayar Uang Pengganti Rp2,4 Miliar

Tak hanya denda, jaksa juga menuntut PT KAPM membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp2.410.092.416. Jumlah tersebut dikurangi dengan uang yang telah disita sebesar Rp1.560.434.401. Dengan demikian, PT KAPM masih harus membayar sisa uang pengganti sebesar Rp849.658.015.

"Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa PT KAPM untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp2.410.092.416 dikurangi dengan memperhitungkan uang yang telah disita sebesar Rp1.560.434.401," lanjut jaksa.

Jaksa meminta agar sisa uang pengganti tersebut dibayarkan paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila tidak dibayarkan, harta benda perusahaan akan disita dan dilelang untuk menutupi kewajiban tersebut.

"Maka harta benda terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi membayar uang pengganti tersebut, dan apabila penyitaan dan pelelangan harta benda atau kekayaan tersebut tidak cukup, maka uang pengganti yang tidak dibayar tersebut diganti dengan penutupan seluruh perusahaan PT KAPM selama 1 tahun," ujar jaksa.

Sebagai informasi, dalam surat dakwaan, jaksa mengungkapkan perkara ini bermula dari pertemuan antara mantan Direktur Utama PT KAPM Yoseph Ibrahim bersama sejumlah jajaran perusahaan dengan Direktur Prasarana DJKA Kemenhub Harno Trimadi pada Desember 2021.

Pertemuan tersebut awalnya bertujuan menagih pembayaran pekerjaan penanganan banjir di Lemah Abang yang dikerjakan PT KAPM pada 2021 senilai sekitar Rp5,2 miliar. Namun, dalam pertemuan itu, Harno disebut menawarkan proyek perbaikan perlintasan sebidang wilayah Jawa dan Sumatera Tahun Anggaran 2022 kepada PT KAPM.