MUI Haramkan Vape, Larang Produksi hingga Perdagangan Rokok Elektrik

"Menyalahgunakan rokok elektrik (REL)/vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram. Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram," kata Prof. Niam mengutip poin kedua dan ketiga dalam ketentuan hukum fatwa ini.

Melalui penerbitan Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026, Prof. Niam berharap masyarakat, terutama kalangan anak muda dan pelaku usaha, dapat memahami serta menjalankan ketentuan tersebut. Langkah ini diharapkan mampu melindungi kesehatan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, sekaligus mencegah penyalahgunaan vape untuk konsumsi narkoba dan zat adiktif lainnya.

Berikut isi lengkap ketentuan hukum dan rekomendasi Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape:

Ketentuan Hukum:

1. Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al-żarī‘ah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
2. Menyalahgunakan rokok elektrik (REL)/vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram.
3. Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram.

Rekomendasi MUI:

1. Presiden bersama DPR segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape disertai sanksinya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
2. Presiden harus mengambil langkah cepat untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik/vape guna melindungi masyarakat dari paparan dan dampak negatif yang ditimbulkan.
3. Pemerintah perlu segera melakukan koordinasi lintas kementerian/lembaga/badan agar kebijakan pelarangan vape ini terkoordinasi dan terkonsolidasi dengan baik, serta tidak berjalan sendiri-sendiri.
4. Kementerian Kesehatan menyusun kebijakan tentang larangan penggunaan rokok elektrik berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat.
5. BPOM memperketat pengawasan terhadap produk rokok elektrik/vape dan memperkuat koordinasi dengan BNN serta aparat penegak hukum dalam pertukaran informasi dan penanganan produk vape.
6. Kementerian Perindustrian melarang izin industri vape dan mengevaluasi kebijakan perizinan industri vape dengan mempertimbangkan risiko penyalahgunaan sebagai media peredaran dan konsumsi zat terlarang.
7. Kementerian Keuangan RI mengevaluasi kebijakan fiskal dengan mempertimbangkan aspek perlindungan kesehatan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan produk.
8. Kepolisian Negara RI dan BNN harus menutup segala celah peredaran narkoba, salah satunya melalui vape, serta melakukan penindakan terhadap peredaran dan penyalahgunaannya secara tegas.