JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap sembilan Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada Selasa (10/11/2026). Delapan di antara saksi yang dipanggil merupakan Kakantah yang bertugas di wilayah Jawa Timur.
"Pemeriksaan dilakukan di dua lokasi berbeda. Pemeriksaan pertama berlangsung di Kantor Ditreskrimum Polda Jawa Timur," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026).
Delapan Kakantah yang diperiksa di Polda Jatim meliputi Rarif Setiawan (Kakantah Kabupaten Gresik), Wida Rahardian Aji (Kakantah Surabaya I), Agung Basuki (Kakantah Surabaya II), Nursuliantoro (Kakantah Kabupaten Sidoarjo), Nasep Vandi Sulistyo (Kakantah Kabupaten Situbondo), Mateus Joko Slameto (Kakantah Kabupaten Mojokerto), Istanto Nurhidayat (Kakantah Kabupaten Malang), dan M. Sochib Lutfi (Kakantah Kabupaten Jember).
Sementara itu, pemeriksaan satu Kakantah lainnya dilaksanakan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, atas nama Budi Kristiyana selaku Kakantah Kabupaten Bogor I. Hingga kini, KPK belum membeberkan materi pemeriksaan yang akan digali dari kesaksian para pejabat pertanahan tersebut.
Sebagai informasi, KPK telah menetapkan delapan tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor. Dalam pengembangannya, penyidik KPK juga mengendus dugaan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN yang berkaitan dengan layanan pertanahan hingga praktik mutasi dan promosi jabatan.
(Rahman Asmardika)