Saan menjelaskan, berdasarkan ketentuan Pasal 210 ayat 2 Undang-Undang MD3, pengusul hak menyatakan pendapat tersebut disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit materi dan alasan pengajuan usul menyatakan pendapat hasil pelaksanaan hak interpelasi atau hak angket.
"Sehubungan dengan hal tersebut, kami akan mempersilakan kepada para pengusul untuk dapat menyampaikan usulannya. Saya akan mulai dari sesuai urutan partai ya yang ada di DPR," tutup Saan.
(Fahmi Firdaus )