BELFAST - Gelombang ancaman bom menyasar sejumlah sekolah di Inggris, Italia, dan Irlandia pada Rabu (11/11/2026), memicu evakuasi serta gangguan berskala luas. Ancaman bom ini mengikuti gangguan serupa yang menyasar penerbangan dan organisasi media Eropa dalam beberapa pekan terakhir.
Menurut pihak kepolisian, lebih dari 300 sekolah di Irlandia Utara dan setidaknya 470 sekolah di Skotlandia menerima surel berisi ancaman. Pihak berwenang menyatakan bahwa pesan-pesan tersebut hanyalah hoaks.
Berdasarkan keterangan Kepolisian Irlandia Utara (PSNI), surel-surel tersebut berasal dari luar wilayah Inggris.
"Penyelidikan kami masih terus berlangsung, namun untuk saat ini, kami menilai risiko terhadap masyarakat tergolong rendah," ujar Asisten Kepala Kepolisian PSNI, Anthony McNally, sebagaimana dilansir RT.
Di Italia, lebih dari 6.300 sekolah menerima ancaman bom, yang menyebabkan dilakukannya evakuasi dan penutupan akses (lockdown) di beberapa wilayah, termasuk di kawasan Emilia-Romagna di bagian utara.
Menurut kantor berita ANSA, surel tersebut dikirim dari sebuah akun yang telah diretas milik Dayeh University, sebuah institusi swasta di Taiwan. Pesan itu ditandatangani atas nama "Mikhail Andropov, pemimpin Vilayat of Misoginistan," dan juga memuat ancaman yang ditujukan kepada Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni.
"Kami tidak akan membiarkan surel anonim menentukan kalender sekolah anak-anak kita," ujar Meloni dalam sebuah video yang diunggah di media sosial.
Reuters melaporkan bahwa sejumlah pejabat Eropa mencurigai Rusia mungkin berada di balik ancaman bom tersebut, dengan mengaitkannya pada konflik di Ukraina. Moskow telah menepis tuduhan semacam itu sebagai bagian dari kampanye untuk mencemarkan nama baik.
Awal bulan ini, Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov menolak tuduhan bahwa Rusia terlibat dalam serangan siber yang menyasar sistem pendingin di berbagai supermarket Prancis.
"Tuduhan tak berdasar terhadap negara kami—yang menyalahkan Rusia atas hampir semua hal—sayangnya telah menjadi tren yang terus berlanjut di negara-negara Eropa. Saya tegaskan kembali bahwa tuduhan ini sungguh tidak masuk akal," kata Peskov.
Prancis kemudian menuding Iran sebagai pihak yang bertanggung jawab atas serangan siber tersebut, namun Teheran membantahnya. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menuduh pemerintah Prancis "melimpahkan kesalahan atas kegagalan mereka sendiri kepada pihak lain."
(Rahman Asmardika)