Kapolri: Jenderal Listyo Sigit End User Penyadapan Presiden!

JAKARTA - Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai pengguna akhir (end user) atas hasil penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, pejabat, tokoh politik, tokoh ormas, pengusaha sampai media.

Demikian diungkapkan Suyudi saat Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Ia mengungkapkan, hasil penyidikan mengungkap Listyo Sigit sebagai end user hasil penyadapan.

"Pertama, Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabagmon AS, serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan," ujar Suyudi.

"Peran tersebut dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana," ucap Suyudi.

Selain Listyo Sigit, Suyudi mengungkap peran Irjen Pol Slamet Uliandi selaku Kadiv TIK Polri yang diduga menjadi pihak yang memberi persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan hasil laporan penyadapan kepada Listyo Sigit.

"SU yang menjabat sebagai Kadiv TIK Polri pada periode 2021 sampai dengan Oktober 2026, diduga sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Polri yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabakmon berupa laporan harian serta laporan analisis kepada Jenderal LSP," terang Suyudi.

Adapun tersangka Irjen Pol Eko Hadi Santoso yang menjabat Plt Kabagmon, kata Suyudi, menjadi pihak yang menerima perintah penyadapan terhadap target yang diberikan oleh Listyo Sigit.

"EH yang menjabat sebagai Plt. Kabakmon pada 5 Desember 2024 sampai dengan 7 Oktober 2025, diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari SU yang disebut berasal dari Jenderal LSP, kemudian memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik," kata Suyudi.

Sedangkan Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, kata dia, berperan menerima perintah dari Listyo Sigit dan meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik.

"Kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance," jelas Suyudi.

"Selain itu, AS juga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan atau voice dan log serta pembubaran grup WhatsApp," tutupnya.

(Fahmi Firdaus )