MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim, tak mempermasalahkan perkara dugaan pemerasan yang menyeret namanya berlanjut ke tahap pembuktian. Menurut dia, perlawanan yang diajukannya merupakan bentuk ikhtiar untuk memperjuangkan haknya.
"Saya selalu membayangkan setiap kesempatan untuk kita memperjuangkan hak kita, berikhtiar itu kan suatu hal yang baik. Masalah putusan itu adalah kewenangan hakim, dan saya pikir apa pun putusannya kita harus siap," ujar Silmy usai pembacaan putusan sela di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).
Silmy berharap persidangan pokok perkara dapat berjalan lancar. Mantan Direktur Jenderal Imigrasi itu juga berharap proses persidangan nantinya dapat memberikan keadilan bagi dirinya.
"Tentu saya minta doa kepada seluruh masyarakat, saudara atau teman-teman yang bersimpati kepada permasalahan ini agar bisa didapat keadilan buat saya dan juga untuk kebaikan kita semua khususnya bangsa dan negara," tuturnya.
"Digitalisasi imigrasi adalah contoh sistem pemerintahan berbasis elektronik yang nyata, yang tidak dimiliki Kementerian atau lembaga lain dan melibatkan banyak sekali pemohon, jutaan pemohon, tapi yang menginisiasi, yang mengeluarkan kebijakan, yang memastikan kebijakan itu jalan malah dikriminalisasi," tegasnya.
Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak perlawanan yang diajukan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Silmy Karim. Putusan sela tersebut dibacakan pada Kamis (12/11/2026).
"Mengadili, menyatakan perlawanan yang diajukan oleh advokat dan terdakwa Silmy Karim oleh karena itu tidak diterima," kata Ketua Majelis Hakim, Atep Sopandi, Kamis (12/11/2026).
Hakim kemudian memerintahkan jaksa penuntut umum (JPU) untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ke tahap pembuktian. Sidang pembuktian dengan agenda pemeriksaan saksi pertama dijadwalkan berlangsung pada Selasa (17/11/2026).
"Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara 81/Pid.Sus-TPK/2026/PN Jkt.Pst," lanjut hakim.
(Awaludin)