Daftar 5 Negara yang Tidak Memiliki Wakil Presiden

JAKARTA - Di banyak negara, jabatan Presiden biasanya berpasangan dengan Wakil Presiden, yang akan menggantikannya menjalankan tugas kenegaraan jika sang kepala negara berhalangan. Tetapi, Sejumlah negara dengan sistem presidensial maupun semi-presidensial ternyata tidak memiliki jabatan wakil presiden (wapres), karena aturan konstitusi dan hal lainnya.

Ketika terjadi kekosongan jabatan atau presiden berhalangan menjalankan tugas, konstitusi di negara-negara tersebut telah menyiapkan mekanisme lain agar roda pemerintahan tetap berjalan. Berikut daftar 5 negara yang tidak memiliki Wakil Presiden sebagaimana dirangkum Okezone dari berbagai sumber:

1. Rusia

Rusia menjadi salah satu contoh menarik negara yang tidak memiliki jabatan wakil presiden. Konstitusi Rusia menempatkan presiden sebagai kepala negara, tetapi tidak mengatur posisi wapres dalam struktur ketatanegaraannya. Posisi presiden saat ini dijabat Vladimir Putin.

Melansir dari laman resmi Perwakilan Tetap Rusia di bawah Kementerian Luar Negeri Rusia, status presiden diatur dalam Bab 4 Konstitusi, yang menetapkan presiden sebagai kepala negara sekaligus penjamin konstitusi serta hak dan kebebasan warga negara.

Karena tidak ada wapres, estafet kekuasaan tidak berpindah kepada pejabat dengan jabatan itu saat presiden berhalangan. Sebagai gantinya, Pasal 92 Konstitusi menyebutkan bahwa dalam semua kasus ketika presiden tidak mampu menjalankan tugas, kewenangannya dilaksanakan sementara oleh perdana menteri.

Meski demikian, pelaksana tugas presiden tidak berhak membubarkan Duma Negara, menggelar referendum, atau mengusulkan perubahan konstitusi. Pemilihan presiden baru pun harus digelar paling lambat tiga bulan setelah kekuasaan presiden berakhir lebih awal.

2. Korea Selatan

Korea Selatan menjadi contoh yang jelas bahwa sistem presidensial tidak selalu memerlukan jabatan wakil presiden. Presiden menjadi kepala negara sekaligus pemegang kekuasaan eksekutif. Jabatan itu kini diemban Lee Jae-myung, yang mulai menjabat sebagai presiden ke-21 pada 4 Juni 2025, menurut Asia Economy. Perdana menteri membantu presiden dan mengoordinasikan kementerian, bukan berpasangan dengan presiden dalam pemilu.

Melansir dari Korea Herald, Pasal 71 Konstitusi Korea Selatan menyatakan perdana menteri mengambil alih kewenangan presiden jika presiden dinilai tidak dapat menjalankan tugas. Aturan itu berjalan setelah pemakzulan Presiden Yoon Suk-yeol, saat Perdana Menteri Han Duck-soo menjadi pejabat presiden. Korea Times menyebutnya “Acting President and Prime Minister”. Dengan demikian, suksesi sementara tetap berjalan tanpa wakil presiden.