DPR Tegaskan Kebutuhan Hunian Masyarakat Jadi Tanggung Jawab Bersama

Sudjatmiko menambahkan, skema tersebut perlu dimasukkan dalam perencanaan bisnis sejak awal agar kewajiban hunian berimbang tidak semata-mata dianggap sebagai beban. Pemerintah juga perlu memahami kebutuhan dan kendala dunia usaha, sementara pengembang harus tetap menjalankan tanggung jawab sosialnya dalam menyediakan hunian terjangkau.

“Yang paling penting adalah kita memiliki niat dan komitmen yang sama. Kita harus tahu apa yang dibutuhkan pengusaha dan apa yang bisa difasilitasi pemerintah. Tujuan akhirnya adalah bagaimana kita bersama-sama mewujudkan kebutuhan 3 juta rumah bagi masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah,” katanya.

Ia menegaskan, konsistensi penerapan UU Nomor 1 Tahun 2011 menjadi kunci membangun ekosistem perumahan yang inklusif. Tanpa pengawasan dan pelaksanaan aturan yang tegas, pengembang berpotensi lebih memprioritaskan segmen komersial yang memberikan keuntungan lebih besar. 

“Kita ingin pembangunan perumahan tidak hanya menghasilkan kawasan hunian yang bagus dan bernilai komersial tinggi, tetapi juga memberikan kesempatan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah yang layak. Semangatnya harus ke sana. Semua pihak harus mengambil bagian,” katanya.

(Arief Setyadi )