Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran, Ketua DPD Sultan Najamuddin: Itu Domain Presiden!

JAKARTA – Sejumlah nama masuk dalam bursa calon wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Dalam survei Lembaga Riset Publik (LRP) di klaster pimpinan lembaga negara, Ketua DPD Sultan Najamuddin menempati posisi kedua dengan 17,8 persen, di bawah Ketua DPR Puan Maharani 21,4 persen dan di atas Ketua MPR Ahmad Muzani 14,2 persen.

Menanggapi hal tersebut, Sultan memilih tidak berspekulasi soal dirinya. Ia justru mengembalikan persoalan itu ke kewenangan Presiden.

“Terkait dengan itu apapun yang diputuskan oleh Bapak Presiden. Siapapun wajib mendukung karena ini domainnya Pak Presiden,” kata Sultan di Jakarta, dikutip, Minggu (15/11/2026).

DPD kata dia, sebagai lembaga tidak akan ikut menyodorkan nama. Alasannya konstitusional: pengusulan dua nama calon wapres adalah hak prerogatif Presiden Prabowo, untuk kemudian dipilih MPR.

“Pak Presiden yang paling tahu. Bapak Presiden yang paling tahu yang terbaik yang diusulkan Bapak Presiden kita dukung sehingga kita kawal nanti sampai tuntas,” ujar Sultan.

Sultan melanjutkan, pergantian wapres bukan sekadar soal siapa yang mengisi kursi kosong. Ini soal memastikan sisa 3 tahun pemerintahan Prabowo tidak habis untuk kegaduhan politik.

“Harapan kita, sisa 3 tahun ke depan, DPD dan seluruh komponen bangsa mendukung penuh agenda-agenda Pak Presiden kita dengan Wapres ke depan terpilih, sehingga ke depan bangsa ini betul-betul bisa membangun dengan cepat,” ujarnya.

Dijelaskan Sultan, peran DPD menjadi sentral dan bukan sekadar pelengkap dalam proses pergantian wapres.

DPD merupakan perwakilan daerah yang setiap hari mendengar langsung soal ketimpangan fiskal, infrastruktur tertinggal, harga pangan di desa, hingga sulitnya akses layanan dasar di daerah 3T.

“DPD sudah memutuskan mengirimkan nama-nama anggota kelompok DPD yang masuk dalam dua hal, dua panitia terkait dengan urusan proses yang terjadi sekarang,” kata Sultan.

Sebanyak 16 anggota DPD disiapkan: 8 orang di tim verifikasi persyaratan calon wapres, dan 8 orang di panitia ad hoc pemilihan di MPR.

“Jadi DPD posisinya standby kapanpun diminta sebagai anggota MPR untuk hadir menghadiri sidang paripurna MPR posisi kita standby. Itu yang paling penting,” tegas Sultan.

Sementara itu Wakil Ketua DPD Tamsil Linrung mengatakan, Presiden Prabowo butuh wapres yang benar-benar memberi nilai tambah bagi kepemimpinan nasional.

Menurutnya, jika diukur dengan Asta Cita, wapres ke depan harus punya tiga modal utama: pengalaman memperjuangkan kepentingan daerah, penerimaan luas dari masyarakat, dan memenuhi syarat secara konstitusional.

Wapres itu juga harus bisa menjawab keluhan klasik daerah yang selama ini belum tuntas: soal keseimbangan dan keadilan fiskal, soal hubungan pusat-daerah yang sering timpang, dan soal keseimbangan politik yang selama ini terlalu didominasi partai politik.

Tamsil menilai ada beberapa pimpinan parlemen yang layak masuk radar. Mereka dikenal sebagai figur penengah yang terbiasa menyelesaikan masalah, bukan menambah kegaduhan.  

“Dua tahun memimpin DPD (Sultan Najamuddin), anak muda satu ini menunjukkan leadership yang hebat, mampu mengantarkan DPD dalam memperoleh penghargaan sebagai parlemen yang bisa diandalkan,” tegas Tamsil.

(Fahmi Firdaus )