JAKARTA - Komisi III DPR RI mulai kembali membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan. Pembahasan ini dilakukan untuk mencegah terulangnya kasus dugaan penyadapan ilegal yang disebut turut menyeret nama Listyo Sigit Prabowo.
Langkah tersebut dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum (RDPU), bersama Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri, Senin (16/11/2026).
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman mengatakan, pembahasan RUU Penyadapan dilanjutkan setelah penyelesaian Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
"Saatnya kita kembali lagi melanjutkan apa namanya pembahasan pembentukan undang-undang tentang penyadapan," kata Habiburokhman.
Padahal, penyadapan digunakan untuk kepentingan penegakan hukum dan keamanan, termasuk mencegah serta mendeteksi kejahatan. Kewenangan tersebut, kata dia, diberikan secara terbatas.