Dia juga menekankan pentingnya pemeriksaan persyaratan calon, termasuk dokumen pendidikan. Menurutnya, proses verifikasi perlu disiapkan secara matang agar tidak memunculkan polemik baru terkait keabsahan ijazah calon Wapres.
"Yang paling krusial kan ijazah, misalnya. Ijazah ini kan kalau kita berkaca dari praktik kemarin yang bisa menimbulkan kegaduhan, harus ada perbedaan dengan mekanisme yang sebelumnya berlaku. Kalau sebelumnya kan asal ada bentuk dokumen, ada stempel, lalu dianggap sudah sah oleh KPU," tuturnya.
"Nah, kalau kali ini kami akan mengusulkan juga sejak saat ini kan kita berkoordinasi, misalnya dengan kementerian terkait untuk mempersiapkan apabila nanti dilakukan verifikasi semuanya sudah siap," imbuh Habiburokhman.
Sebelumnya, MPR RI menetapkan sidang paripurna untuk memilih Wapres pengganti Gibran digelar pada Rabu, 2 Desember 2026.
Keputusan tersebut diambil dalam rapat gabungan pimpinan MPR bersama seluruh fraksi partai politik dan kelompok DPD RI di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).